SORONG — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyoroti kondisi hutan di Tanah Papua yang dinilainya semakin memprihatinkan. Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan delegasi Papeda Summit 2026, Elisa meminta pemerintah memperkuat perlindungan hutan serta mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat.
Menurut Elisa, masyarakat adat yang selama ini hidup dan bergantung pada hutan justru menghadapi ancaman akibat penguasaan sumber daya alam oleh pihak dari luar.
“Kami tinggal di Papua ini tapi hutan sudah habis, sebab semuanya dikuasai oleh para konglomerat dan orang-orang luar,” kata Elisa saat pembukaan Papeda Summit 2026 di Sorong, Rabu (2/9/2026).
Elisa juga menyinggung aktivitas pertambangan di Papua. Ia mengatakan masyarakat perlu mengetahui secara jelas siapa saja yang berada di balik pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.
“Nanti kalau ada tambang di Papua, setelah dicek pemilik itu jenderal dan pengusaha,” ujarnya.
Karena itu, Elisa meminta pembangunan dan investasi tidak mengabaikan hak masyarakat adat yang telah mendiami serta menjaga wilayah tersebut secara turun-temurun.
Ia mendesak pemerintah segera mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar wilayah adat dan sumber daya di dalamnya tidak mudah dikuasai atau dialihkan untuk kepentingan pihak lain.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat,” tegasnya.
Elisa mengatakan pemerintah daerah siap membantu proses pemetaan wilayah adat. Ia berharap pemerintah pusat memberikan kepastian hukum sehingga hak masyarakat adat di Tanah Papua mendapat perlindungan yang kuat.
Papeda Summit 2026 di Sorong menjadi forum yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk membahas pembangunan Papua yang berkelanjutan.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menegaskan pembangunan di Tanah Papua harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat. Mereka, kata dia, tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus dilibatkan dan ikut menikmati manfaat pembangunan di wilayahnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga menyampaikan sekitar 1,7 juta hektare usulan tanah dan hutan adat dari masyarakat telah masuk ke Kementerian Kehutanan untuk diproses.
Elisa berharap Papeda Summit tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan kebijakan konkret untuk melindungi hutan dan memastikan hak masyarakat adat atas tanah serta wilayahnya.
Redaksi/ SRN
