JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat Dayak, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pendidikan, rumah adat, akses TNI-Polri, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo merespons langsung aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat Dayak Kalimantan sesuai permohonan Panglima Jilah,” kata Teddy.
Salah satu instruksi tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan. Kawasan Sanggau dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang disebut mendapat perhatian.
Pembangunan akses jalan dinilai penting untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman sekaligus membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi.
Sekolah Rakyat hingga Beasiswa
Perhatian Presiden juga diarahkan pada sektor pendidikan masyarakat Dayak.
Menurut Teddy, pemerintah akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.
“Pembangunan Sekolah Rakyat dan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Saat ini sudah terbangun 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat,” ujar Teddy.
Program tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat, khususnya mereka yang berada di wilayah pedalaman dan kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Selain pendidikan, Prabowo juga menginstruksikan pembangunan rumah adat Dayak. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga identitas, tradisi, dan keberlanjutan budaya masyarakat adat Dayak.
Peluang Anak Muda Dayak Masuk TNI-Polri
Panglima Jilah juga membawa aspirasi mengenai kesempatan masyarakat Dayak untuk menjadi anggota TNI dan Polri.
Dalam hal ini, masyarakat adat berharap persyaratan tertentu dapat mempertimbangkan karakteristik budaya lokal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan tato yang bagi sebagian masyarakat adat merupakan bagian dari identitas dan tradisi.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan keinginan agar semakin banyak generasi muda Dayak memperoleh ruang untuk mengabdi kepada negara melalui institusi pertahanan dan keamanan.
Masyarakat Adat Dilibatkan Tangani Karhutla
Di luar agenda pembangunan, persoalan karhutla juga menjadi pembahasan penting.
Panglima Jilah menekankan perlunya melibatkan masyarakat adat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tokoh adat memiliki posisi strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar aktivitas pembukaan lahan tidak dilakukan secara sembarangan.
Panglima Jilah juga menyampaikan keberatan terhadap anggapan bahwa masyarakat Dayak menjadi penyebab karhutla. Ia menegaskan tradisi berladang masyarakat Dayak telah berlangsung turun-temurun dan dilakukan dengan pengetahuan lokal.
Karena itu, pendekatan penanganan karhutla dinilai perlu melibatkan masyarakat yang hidup langsung di sekitar kawasan hutan dan lahan.
Bagi masyarakat adat, menjaga alam bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi bagian dari menjaga kehidupan dan keberlangsungan generasi.
Kolaborasi pemerintah, aparat, masyarakat adat, dan tokoh adat pun menjadi penting untuk memperkuat pencegahan sekaligus penanganan karhutla di Kalimantan.
Pertemuan Panglima Jilah dengan Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat Dayak tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Jalan, pendidikan, rumah adat, kesempatan mengabdi melalui TNI-Polri hingga perlindungan lingkungan menjadi satu rangkaian kebutuhan yang kini mendapat perhatian pemerintah pusat.
Redaksi/SRN
