JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi yang digelar pada Senin (20/7/2026), tim penindakan KPK mengamankan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Operasi ini menjadi OTT ke-17 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, mempertegas intensitas lembaga antirasuah dalam memburu dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut. Namun, ia belum mengungkap konstruksi perkara maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan.
«”Benar (OTT Bupati Lombok Barat),” kata Fitroh kepada wartawan, Senin (20/7/2026).»
Saat dikonfirmasi apakah Lalu Ahmad Zaini telah diamankan, Fitroh menjawab singkat.
«”Sudah.”»
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Akhmad Saikhu, mengonfirmasi bahwa ruang kerja Bupati telah disegel oleh penyidik KPK sejak Senin pagi.
«”Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK),” ujar Saikhu di Gerung.»
Peristiwa ini menyita perhatian karena hanya beberapa jam sebelum operasi dilakukan, Lalu Ahmad Zaini masih terlihat menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di halaman kantor bupati pada Senin dini hari.
Menurut Saikhu, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung normal tanpa ada tanda-tanda akan terjadi operasi penindakan. Namun, suasana berubah drastis ketika para pegawai kembali bekerja dan mendapati ruang kerja bupati telah dipasangi segel KPK.
«”Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini. Kami kaget,” kata Saikhu.»
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sekaligus mengumumkan perkembangan perkara kepada publik.
Operasi ini kembali menambah daftar kepala daerah yang tersangkut proses hukum sepanjang 2026. Publik kini menantikan penjelasan resmi KPK mengenai konstruksi perkara, barang bukti yang disita, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Redaksi/SRN
