JAKARTA — Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan sindiran keras kepada Partai Golkar agar lebih fokus mengatasi persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah ketimbang terus mempertanyakan sikap politik partainya.
Menurut Deddy, persoalan listrik yang dikeluhkan masyarakat jauh lebih mendesak untuk diselesaikan, terlebih Partai Golkar memiliki representasi langsung di pemerintahan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
“Lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (20/6/2026).
Deddy menegaskan PDIP tidak bergantung pada kekuasaan untuk menjalankan peran politiknya. Menurutnya, partai berlambang banteng itu tetap dapat berkontribusi bagi bangsa baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Ia menekankan bahwa fungsi penyeimbang atau checks and balances merupakan elemen penting dalam demokrasi. Apalagi, sebagian besar kursi parlemen saat ini dikuasai partai-partai yang juga berada dalam koalisi pemerintahan.
“Parlemen tidak boleh berubah menjadi lembaga stempel yang hanya mengamini seluruh keputusan pemerintah. DPR harus tetap memiliki keberanian untuk mengoreksi, mengawasi, dan menyampaikan pandangan yang berbeda ketika diperlukan,” ujarnya.
Deddy menegaskan, menjadi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. PDIP, kata dia, tetap akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun tidak akan ragu memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Ia juga menilai keberadaan partai di luar pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan tidak seharusnya dipersoalkan secara berlebihan.
Pernyataan Deddy tersebut merupakan respons atas komentar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji yang sebelumnya mempertanyakan klaim PDIP sebagai penyeimbang pemerintah. Sarmuji mengakui PDIP memang berada di luar kabinet, namun meminta publik menilai sendiri sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut dijalankan.
Meski demikian, Sarmuji menegaskan Golkar menghormati pilihan politik PDIP untuk berada di luar pemerintahan dan menilai tidak perlu ada perdebatan berkepanjangan mengenai istilah oposisi maupun penyeimbang.
Perdebatan soal posisi PDIP belakangan semakin menghangat setelah sejumlah pihak menyoroti dugaan keterlibatan kader PDIP Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2026 lalu.
Saling sindir antara PDIP dan Golkar ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pentingnya peran penyeimbang di tengah konfigurasi politik nasional yang didominasi partai-partai pendukung pemerintah.
