JC Eks Wakil Kepala BGN Berpotensi Bongkar Skandal MBG, Kejagung Didesak Periksa Zulkifli Hasan

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Perkembangan penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Pengajuan status justice collaborator (JC) oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dinilai berpotensi membuka fakta-fakta baru terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program tersebut.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai langkah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dapat menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar perkara secara lebih luas dan menyeluruh.

Menurut Adib, keterangan dari seorang justice collaborator kerap menjadi instrumen penting dalam mengungkap aktor-aktor yang berada di balik sebuah kasus korupsi, terutama jika perkara tersebut melibatkan rantai koordinasi yang panjang dan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar.

“Pengajuan status justice collaborator harus dimanfaatkan untuk mengungkap seluruh fakta yang selama ini belum terungkap. Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pelaksana teknis, sementara pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan justru tidak tersentuh,” kata Adib.

Ia menegaskan bahwa pengusutan dugaan korupsi MBG tidak boleh dilakukan secara parsial. Sebagai program strategis nasional yang melibatkan banyak institusi dan anggaran besar, seluruh pihak yang memiliki peran dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, maupun pengawasan harus dimintai keterangan.

Karena itu, Adib mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa seluruh pihak yang terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana peran, fungsi koordinasi, serta mekanisme pengawasan yang dijalankan dalam pelaksanaan program MBG.

“Kalau ingin perkara ini terang benderang, semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam struktur program harus diperiksa. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara utuh dan objektif,” ujarnya.

Adib menilai keterbukaan dalam proses penyidikan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang digagas pemerintah tersebut. Terlebih, dugaan praktik jual beli titik dapur MBG yang belakangan mencuat telah memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola dan pengawasan program.

Dengan munculnya pengajuan status justice collaborator dari salah satu tokoh penting di lingkungan BGN, publik kini menanti langkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti informasi yang akan disampaikan. Banyak pihak berharap penyidikan tidak berhenti pada aktor lapangan, tetapi mampu mengungkap secara utuh siapa saja yang terlibat, bagaimana pola dugaan penyimpangan terjadi, serta siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Kasus ini dinilai menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum dalam membongkar dugaan korupsi pada program strategis nasional yang menyangkut anggaran negara dan kepentingan masyarakat luas.