120 ANGGOTA DPR DARI 8 FRAKSI RESMI AJUKAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT SOAL IJAZAH GIBRAN, PROSES PEMAKZULAN BERGULIR!

Monday, 16 November 2026, 03:13 am

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik secara resmi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Penyerahan dokumen tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional, menyusul bergulirnya polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kini turut menjadi perhatian parlemen.

Delapan fraksi yang terlibat dalam pengajuan tersebut meliputi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat penerimaan usulan, jumlah anggota DPR yang menandatangani dokumen HMP mencapai 120 orang, dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
2. Fraksi Golkar: 11 anggota.
3. Fraksi Gerindra: 11 anggota.
4. Fraksi PKB: 18 anggota.
5. Fraksi NasDem: 19 anggota.
6. Fraksi PKS: 28 anggota.
7. Fraksi PAN: 1 anggota.
8. Fraksi Demokrat: 18 anggota.

Dengan jumlah tersebut, usulan HMP telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Penyerahan dokumen diterima Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

Secara khusus, Pasal 79 ayat (4) UU MD3 mengatur kewenangan DPR menggunakan HMP untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen dan tanda tangan yang diterima, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Selanjutnya, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan agenda pembahasan dalam rapat paripurna.

Meski demikian, penyerahan dokumen HMP belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Wakil Presiden. Masih terdapat tahapan konstitusional dan mekanisme persetujuan yang harus dilalui.

Apabila usulan tersebut disetujui melalui mekanisme DPR, proses selanjutnya dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Dengan masuknya usulan dari delapan fraksi dan dukungan 120 anggota DPR, polemik yang sebelumnya berkembang di ruang publik kini resmi memasuki ranah politik dan konstitusional di parlemen.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana pimpinan DPR memproses usulan tersebut serta tahapan konstitusional yang akan ditempuh.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *