JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Perkembangan politik di DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menarik perhatian. Sebanyak 11 anggota Fraksi Partai Gerindra ternyata ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Keterlibatan 11 legislator Gerindra tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya identitas anggota yang mendukung usulan HMP belum diungkapkan secara terbuka oleh perwakilan partai. Terungkapnya jumlah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa dukungan terhadap pengajuan hak konstitusional DPR tidak hanya datang dari fraksi-fraksi di luar Gerindra.
Dalam perkembangan terbaru, perwakilan Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengungkapkan bahwa 11 anggota fraksinya turut membubuhkan tanda tangan dalam dokumen usulan HMP yang diserahkan kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Secara keseluruhan, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi tercatat ikut mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Jumlah ini memperlihatkan semakin luasnya keterlibatan anggota parlemen dalam mendorong agar polemik terkait ijazah Gibran dibawa ke mekanisme konstitusional di lembaga legislatif.
Yang menjadi perhatian, keterlibatan 11 anggota Gerindra muncul di tengah belum adanya keputusan resmi fraksi untuk mengambil sikap politik secara kelembagaan.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyampaikan bahwa partainya masih mencermati dan mengkaji perkembangan usulan tersebut melalui mekanisme internal.
Dengan terungkapnya jumlah legislator Gerindra yang ikut menandatangani, dinamika politik di Senayan memasuki babak baru. Perkembangan ini sekaligus memunculkan perhatian terhadap bagaimana sikap resmi partai akan merespons keterlibatan anggotanya dalam pengajuan HMP.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta berarti pemakzulan Wakil Presiden telah diputuskan. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan mekanisme konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses di DPR RI serta sikap politik masing-masing fraksi terhadap usulan yang melibatkan 120 anggota parlemen tersebut.
Redaksi***
