UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan, DPR Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

Monday, 16 November 2026, 02:41 am

JAKARTA — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, dikutip Selasa (6/10/2026).

Pengesahan dilakukan setelah DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I. RUU tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal dan menjadi payung hukum baru yang mengatur hubungan kerja sekaligus memperkuat pelindungan terhadap pekerja.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU tersebut. Persetujuan diberikan dalam rapat yang dihadiri 326 anggota DPR.

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyatakan menerima hasil pembahasan dan menyetujui RUU tersebut dibawa ke tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.

UU baru ini diarahkan untuk memperkuat hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari hubungan kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Salah satu ketentuan yang disorot adalah larangan menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Aturan baru tersebut juga memperkuat perlindungan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Pemerintah menyebut terdapat perubahan mengenai pesangon serta skema jaminan pesangon untuk memastikan hak pekerja tetap dapat dibayarkan ketika terjadi PHK.

Selain pekerja, UU ini juga membawa konsekuensi bagi dunia usaha. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan usaha, sementara kalangan pengusaha sebelumnya mengingatkan bahwa peningkatan biaya ketenagakerjaan perlu diperhitungkan agar tidak berdampak pada daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.

Dengan disahkannya regulasi ini, pemerintah dan DPR kini menghadapi tahap berikutnya: memastikan norma baru benar-benar diterapkan secara efektif, memberikan kepastian hukum bagi pekerja, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan dan daya saing dunia usaha.

Redaksi SRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *