JAKARTA — Babak akhir sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tiba malam ini. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Selasa (6/10/2026).
Berdasarkan agenda resmi MK, sidang pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai cawapres pada Pemilu 2024, termasuk dokumen pendidikan menengah dan surat keterangan penyetaraan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi calon presiden dan wakil presiden.
Para pemohon juga meminta MK menyatakan pencalonan Gibran sebagai cawapres pada Pemilu 2024 tidak memenuhi ketentuan hukum serta memberikan konsekuensi terhadap hasil pemilu.
Namun, seluruh dalil tersebut masih menjadi objek pemeriksaan dan penilaian Mahkamah. Keputusan akhirnya berada di tangan majelis hakim konstitusi.
MK Dalami Dokumen Pendidikan Gibran
Sepanjang persidangan, MK telah memeriksa keterangan KPU, Bawaslu, ahli, saksi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan syarat pendidikan Gibran.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai bagian dari dokumen persyaratan pencalonan.
KPU dalam persidangan menyatakan dokumen persyaratan Gibran telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. MK kemudian mendalami proses penerbitan serta dasar penggunaan dokumen tersebut.
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari juga memberikan keterangan terkait proses penyusunan aturan pencalonan. Ia membantah adanya maksud untuk meloloskan atau memberikan kemudahan kepada calon tertentu.
Di sisi lain, para pemohon tetap mempersoalkan dasar hukum, proses penyetaraan, serta kelengkapan dokumen pendidikan Gibran. Persoalan tersebut kemudian diuji MK dalam kerangka perkara PHPU.
Saldi Isra Minta Semua Pihak Tak Terjebak Perang Opini
Menjelang pembacaan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta seluruh pihak tidak terjebak dalam pertarungan opini di luar persidangan.
Saldi menegaskan para hakim konstitusi akan mempelajari seluruh bahan perkara sebelum mengambil keputusan.
Pesan tersebut disampaikan setelah rangkaian pemeriksaan dan pembuktian perkara selesai. Selanjutnya, majelis hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta, keterangan, serta alat bukti yang telah diperiksa di persidangan.
Kuasa Hukum Pemohon Sempat Belum Terima Undangan
Sehari sebelum putusan, kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengaku pihaknya belum menerima undangan resmi sidang pengucapan putusan dari MK.
Refly mengatakan pihaknya memperkirakan batas waktu penyelesaian perkara jatuh pada 6 Oktober 2026.
Kini, agenda tersebut telah tercantum dalam jadwal resmi MK. Sidang pengucapan putusan ditetapkan berlangsung malam ini pukul 20.00 WIB.
Ada Laporan ke MKMK
Menjelang putusan, perkara ini juga diwarnai laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim konstitusi.
Ahli hukum tata negara Muhammad Rullyandi melaporkan Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa dalam persidangan perkara PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyatakan laporan tersebut terlebih dahulu diperiksa dari sisi kelengkapan dan persyaratan formal.
Dengan demikian, laporan tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran etik. MKMK masih harus menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
Malam Penentuan
Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan perkara dilalui, perhatian kini tertuju pada ruang sidang MK.
Malam ini, majelis hakim konstitusi akan membacakan putusan atas sengketa yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pilpres 2024.
Putusan tersebut akan menjadi titik penting dalam perjalanan perkara yang sejak awal menarik perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.
Redaksi SRN



