JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan BPJS Kesehatan segera diperbaiki. Antrean pasien harus dipersingkat dan rumah sakit diminta memberikan pelayanan yang setara, tanpa membedakan pasien peserta BPJS dengan pasien non-BPJS.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin (28/9/2026).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden secara khusus menyoroti kualitas layanan yang diterima masyarakat. Menurut Budi, dukungan pemerintah terhadap BPJS harus berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan di lapangan.
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi,” kata Budi seusai rapat.
Prabowo juga meminta agar tidak ada perlakuan berbeda terhadap pasien berdasarkan status kepesertaan.
“Dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” ujar Budi.
Pemerintah sebelumnya telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk mendukung kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Dana tersebut merupakan tambahan di luar anggaran sekitar Rp47 triliun untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tambahan Rp20 triliun tersebut akan dicairkan secara bertahap, yakni Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun berikutnya pada November 2026.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah meminta pembenahan BPJS tidak berhenti pada persoalan keuangan, tetapi benar-benar terasa dalam pelayanan yang diterima masyarakat.
Budi menegaskan, peningkatan pembayaran dan kondisi keuangan BPJS harus diikuti peningkatan kualitas layanan rumah sakit, termasuk persoalan antrean dan akses pelayanan.
Pesan Presiden jelas: peserta BPJS tidak boleh diperlakukan sebagai pasien kelas dua. Antrean harus dipangkas, pelayanan harus diperbaiki, dan rumah sakit wajib memberikan layanan secara setara.
Redaksi/SRN
