SUARA RAKYAT NEWS – Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan mengapa kesejahteraan guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum dapat ditingkatkan secara maksimal. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada minimnya potensi kekayaan negara, melainkan besarnya kebocoran anggaran dan aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (24/6/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengutip data Dewan Ekonomi Nasional yang menunjukkan Indonesia mencatat keuntungan selama 17 dari 22 tahun terakhir.
“Dari 22 tahun itu, hanya lima tahun kita tidak untung, 17 tahun kita untung,” kata Prabowo.
Namun, menurutnya, keuntungan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri. Ia menyebut selama 22 tahun terakhir sekitar 343 miliar dolar AS kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri, sementara keuntungan yang diperoleh mencapai 436 miliar dolar AS.
Prabowo juga menyinggung dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai transaksi ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun selama 34 tahun.
“Katanya mereka jual 1.000 ton, tapi yang mereka lapor 500 ton. Artinya negara rugi,” ujarnya.
Presiden kemudian mengaitkan kebocoran anggaran dengan belum optimalnya peningkatan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara.
“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus,” tegas Prabowo.
Ia menyebut kebocoran anggaran negara mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun. Menurutnya, jika kebocoran tersebut dapat ditekan, ruang fiskal pemerintah akan jauh lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para guru dan PNS.
(Redaksi/Suara Rakyat News)
