JAKARTA — Polemik akurasi data sosial ekonomi kembali menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak mungkin mencapai akurasi 100 persen.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat bergerak sangat dinamis. Karena itu, data yang hari ini dinilai sesuai belum tentu menggambarkan kondisi keluarga yang sama beberapa waktu kemudian.
“Namanya ini data manusia tidak pernah ada menuju akurat 100 persen karena setiap saat ada orang yang meninggal, setiap saat ada orang yang lahir,” kata Amalia saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Salemba, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (8/9/2026).
Perubahan tidak hanya disebabkan kelahiran dan kematian. Status pekerjaan seseorang juga dapat berubah sewaktu-waktu.
Mereka yang sebelumnya bekerja bisa kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dapat mengalami peningkatan pendapatan.
“Setiap saat ada orang yang berubah status yang tadinya punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan,” ujarnya.
BENCANA JUGA BISA MENGUBAH STATUS KESEJAHTERAAN
Amalia menambahkan, perubahan kondisi sosial ekonomi juga dapat terjadi secara tiba-tiba akibat bencana.
Sebuah keluarga yang sebelumnya memiliki rumah dan aset, misalnya, dapat kehilangan tempat tinggal maupun harta benda setelah terdampak bencana.
“Setiap saat ada bencana yang mungkin bisa mengubah status masyarakat tersebut yang tadinya punya rumah menjadi tidak punya rumah, hartanya hilang,” katanya.
Kondisi tersebut membuat pemutakhiran data menjadi pekerjaan yang tidak pernah selesai.
Artinya, angka desil yang tercatat dalam DTSEN bukan sesuatu yang bersifat permanen. Ketika kondisi ekonomi sebuah keluarga berubah dan data diperbarui, posisi relatif keluarga tersebut juga berpotensi berubah.
BPS: BUKAN SISTEMNYA YANG SALAH
Di tengah sorotan terhadap data desil, BPS menegaskan tidak ada yang keliru dengan sistem maupun formula yang digunakan.
Menurut Amalia, persoalannya adalah karakter data sosial ekonomi yang memang dinamis dan membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan.
“Jadi ini tidak ada yang salah tetapi bagian dari proses ini semua yang kita jalani dan alami saat ini adalah bagian dari proses penyempurnaan data yang dimiliki oleh kita bersama,” tegasnya.
Pemerintah saat ini memang tengah mengintegrasikan berbagai data sosial dan ekonomi yang sebelumnya tersebar di kementerian dan lembaga ke dalam DTSEN.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
Namun, pengakuan bahwa data tidak mungkin 100 persen akurat sekaligus menunjukkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya membangun satu basis data, tetapi memastikan data tersebut terus mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.
DATA BOLEH DINAMIS, TAPI BANTUAN TAK BOLEH SALAH SASARAN
Persoalan ini menjadi krusial karena data sosial ekonomi bukan sekadar angka statistik.
Data tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Karena itu, ketika kondisi sebuah keluarga berubah tetapi perubahan tersebut belum masuk ke dalam sistem, muncul risiko ketidaksesuaian antara kondisi nyata di lapangan dengan status yang tercatat dalam database pemerintah.
BPS pun membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan apabila terdapat perubahan kondisi yang belum tercatat dalam DTSEN.
“Kami buka seluas-luasnya pemerintah dan BPS juga terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan sampai nanti kita betul-betul mendapatkan database yang betul sempurna,” ujar Amalia.
Dengan kata lain, DTSEN bukan data yang selesai sekali dibuat. Ia harus terus diperiksa, diperbarui, dan dikoreksi.
Sebab bagi masyarakat, persoalan desil bukan sekadar persoalan angka di dalam sistem.
Salah klasifikasi bisa berarti berbeda antara menerima bantuan atau tidak menerima bantuan—sementara kebutuhan hidup warga terus berjalan setiap hari.
Redaksi/ SRN
