JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menuai penolakan dari PDI Perjuangan. Kebijakan tersebut dinilai tidak mendesak, berpotensi menambah beban administrasi, serta menimbulkan persoalan baru dalam mekanisme pembayaran hak keuangan pegawai.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut. Ia menilai pengalihan jalur pembayaran gaji ASN melalui koperasi tidak memberikan nilai tambah yang sebanding dengan potensi biaya dan konsekuensi operasional yang harus ditanggung.
Menurut Deddy, mekanisme pembayaran gaji yang telah berjalan seharusnya tidak diubah tanpa alasan kuat, terutama apabila perubahan tersebut justru berpotensi memperpanjang proses administrasi dan menyita waktu pegawai.
Gaji ASN merupakan hak yang harus dipenuhi secara tepat waktu, bukan objek eksperimen kebijakan.
PERSOALKAN EFISIENSI DAN MANFAAT KEBIJAKAN
Penolakan PDIP menyoroti pertanyaan mendasar mengenai urgensi kebijakan tersebut: apa manfaat konkret yang akan diperoleh ASN jika gaji mereka disalurkan melalui KDMP?
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi belanja negara, perubahan sistem pembayaran semestinya didasarkan pada kebutuhan yang jelas, kajian yang terukur, serta manfaat nyata bagi penerima gaji.
Apabila mekanisme baru justru menambah tahapan birokrasi, biaya operasional, dan beban administrasi, pemerintah perlu mengevaluasi kembali efektivitasnya.
Pengembangan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi desa dan kelurahan merupakan agenda tersendiri. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, kapasitas administrasi, serta kepentingan pihak-pihak yang akan terdampak.
KEAMANAN DANA JADI PERHATIAN
Selain efisiensi, aspek keamanan dana dan kepastian tanggung jawab juga menjadi sorotan.
Koperasi memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dari bank. Simpanan pada koperasi pada umumnya tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terperinci bagaimana dana penggajian akan dikelola, dilindungi, dan dipertanggungjawabkan apabila skema tersebut diterapkan.
Pertanyaan penting lainnya menyangkut pihak yang bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan pembayaran, kesalahan administrasi, penyalahgunaan dana, atau persoalan operasional pada koperasi yang terlibat.
Kepastian mengenai mekanisme pengawasan dan perlindungan dana menjadi krusial. Jangan sampai perubahan jalur pembayaran justru menimbulkan ketidakpastian bagi ASN yang setiap bulan mengandalkan gaji untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Perlu ditegaskan, tidak adanya penjaminan LPS terhadap simpanan koperasi tidak serta-merta membuktikan bahwa skema penyaluran gaji melalui koperasi pasti berisiko. Namun, perbedaan sistem perlindungan tersebut harus dijelaskan secara transparan sebelum kebijakan dijalankan.
PEMERINTAH DIMINTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN ASN
Rencana penyaluran gaji ASN melalui KDMP sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai bagian dari pengembangan peran koperasi. Namun, rencana tersebut memerlukan kejelasan mengenai dasar hukum, mekanisme teknis, kesiapan sistem, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengurangi kepastian pembayaran gaji, menambah biaya yang tidak perlu, ataupun memindahkan risiko operasional kepada pegawai.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur dari seberapa luas program dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan aparatur negara.
Kritik PDIP terhadap rencana ini menjadi pengingat bahwa setiap perubahan mekanisme pengelolaan keuangan publik harus memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gaji ASN adalah hak pegawai. Kepastian pembayaran, keamanan dana, dan efisiensi birokrasi harus menjadi prioritas sebelum pemerintah memutuskan perubahan mekanismenya.
Redaksi***
