Rp27 Miliar untuk Sepatu Sekolah Rakyat Disorot, Gus Ipul: Kalau Korupsi, Sikat!

Program pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat senilai sekitar Rp27 miliar kini memantik tanda tanya publik. Nilai pengadaan yang disebut mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang sepatu dinilai terlalu tinggi dan memunculkan dugaan adanya potensi pemborosan hingga penyimpangan anggaran. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan polemik tersebut tidak akan diabaikan. Ia menegaskan pemerintah…

Ratusan Wartawan Kepung Polda Sulut, Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Kekerasan terhadap Jurnalis

Ratusan wartawan dari berbagai organisasi pers dan pos liputan menggeruduk Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Senin, 11 Mei 2026. Mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kekerasan terhadap jurnalis Sulut Times, Jack Latjandu, yang disebut terjadi saat menjalankan tugas peliputan di lingkungan Mapolda Sulut. Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak polisi segera memeriksa Recky Montong, yang disebut…

Kejati Sulut Tegaskan Tak Ada Ampun bagi Koruptor, Sejumlah Kasus Besar Dibidik hingga Tuntas

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menuntaskan berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang kini menjadi perhatian publik di daerah itu. Penegakan hukum, menurut institusi tersebut, tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus menghadirkan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku korupsi. Sejumlah perkara yang tengah ditangani Kejati Sulut antara lain dugaan korupsi pengelolaan tambang…

Terima Kasih Pak Presiden” — Miangas Akhirnya Rasakan Kehadiran Negara di Ujung Perbatasan

Presiden Prabowo Janji Renovasi Puskesmas dan Sekolah hingga Bangun Desa Nelayan di Miangas Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bahagianya dapat bertemu langsung dengan masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Dalam kunjungannya ke wilayah perbatasan tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi Puskesmas Miangas bersama Menteri Kesehatan Budi…

Dari Ujung Utara Nusantara, Prabowo Bawa Perubahan untuk Miangas

Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah program strategis saat mengunjungi Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026). Dalam kunjungan bersejarah itu, Presiden menegaskan kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia melalui penguatan layanan kesehatan, pembangunan kampung nelayan, hingga penyediaan akses internet bagi masyarakat perbatasan. Kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah bagi warga Miangas karena untuk pertama…

BPMS GMIM Harapkan Polda Sulut Bijaksana Tangani Kasus Pdt Janny Rende

Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) berharap persoalan hukum yang menjerat Pdt Janny Rende dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan semangat perdamaian dan penyelesaian internal gereja. Ketua BPMS GMIM, Adolf Katuuk Wenas, mengatakan pihak gereja telah beberapa kali menyampaikan permohonan kepada Polda Sulawesi Utara agar perkara tersebut dapat dipertimbangkan untuk…

KSP & KPK Soroti Dugaan Permainan di Program MBG

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menemui pimpinan KPK di Jakarta untuk membahas pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Dudung menyinggung adanya potensi praktik kotor dalam pelaksanaan program, mulai dari dugaan jual-beli titik dapur MBG hingga permainan dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kalau ada ketimpangan, kami…

Ekonomi Nasional Tumbuh 5,61 Persen, Indonesia Timur Dominasi Pertumbuhan Tertinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Di tengah perlambatan ekonomi global, sejumlah provinsi justru mencatat lonjakan pertumbuhan jauh di atas rata-rata nasional. Data BPS menunjukkan kawasan Indonesia Timur masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun ini….

Apa Itu Korupsi dan Mengapa Sulit Diberantas?

Korupsi masih menjadi persoalan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang…

Tak Terima Uang Sepeserpun, Kepala Daerah Tetap Bisa Dijerat Korupsi

Masih banyak pejabat publik beranggapan seseorang baru bisa disebut koruptor jika terbukti menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi. Padahal dalam praktik hukum tindak pidana korupsi, logika itu tidak selalu berlaku. Seorang kepala daerah, pejabat proyek, hingga tim pemeriksa pekerjaan tetap dapat dipidana korupsi meski tidak menerima uang sepeser pun. Kuncinya bukan hanya pada aliran uang…