JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, membongkar dugaan praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mengamankan 14 orang dalam operasi yang berlangsung di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Penetapan tersangka diumumkan KPK dalam konferensi pers, dikutip Selasa (22/9/2026), setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan ekspose perkara. Sirajudin kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Diduga Patok Fee Proyek 10 Persen
KPK mengungkap perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan permintaan fee proyek oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Bolmut.
Dalam penyelidikan, KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10 persen dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa.
Dari skema tersebut, KPK menyebut sebagian fee diduga dialokasikan kepada pihak tertentu. Sebanyak 4 persen disebut diperuntukkan bagi Kepala Dinas PUPR, sementara 1 persen dialokasikan untuk Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Pokja PBJ).
Selain permintaan fee, KPK juga menduga terdapat pengaturan atau ploting pihak tertentu untuk menjadi pelaksana proyek.
Proyek Jalan Sangkub IV dan Uang Rp130 Juta
Salah satu proyek yang masuk dalam konstruksi perkara adalah pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar.
KPK menduga terdapat penyerahan uang sekitar Rp130 juta kepada Sirajudin yang berkaitan dengan proyek tersebut. Uang tersebut ditemukan di sebuah kamar hotel di Jakarta.
Temuan uang tersebut menjadi salah satu bagian dari bukti yang didalami penyidik dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
KPK Sita Uang Rp200 Juta
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan total sekitar Rp200 juta.
Rinciannya:
– Rp130 juta ditemukan di sebuah kamar hotel di Jakarta;
– Rp50 juta ditemukan dalam sebuah koper di rumah Bupati Bolmut;
– Rp20 juta ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Bolmut.
Dengan demikian, uang tunai yang diamankan dari rangkaian OTT tersebut mencapai Rp200 juta.
KPK masih mendalami keterkaitan masing-masing uang tersebut dengan dugaan praktik fee proyek yang menjadi objek penyidikan.
14 Orang Diamankan
Sebelum menetapkan tersangka, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT yang berlangsung di tiga wilayah.
Lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Sirajudin. Delapan orang diamankan di Sulawesi Utara, sedangkan satu orang lainnya diamankan di Gorontalo.
Mereka berasal dari sejumlah unsur, antara lain kepala daerah, kepala dinas, ASN, dan pihak swasta.
Dari hasil pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan Sirajudin sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Diduga Terima Gratifikasi Rp11,14 Miliar
Selain dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi oleh Sirajudin yang nilainya disebut mencapai Rp11,14 miliar sepanjang 2023–2026.
Dugaan penerimaan tersebut disebut berlangsung ketika Sirajudin menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolmut pada 2023–2024 dan berlanjut setelah dirinya menjadi bupati pada 2025–2026.
Temuan tersebut membuat penyidikan perkara tidak hanya berhenti pada uang yang diamankan dalam OTT, tetapi juga membuka ruang bagi KPK untuk menelusuri aliran uang dan penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan jabatan Sirajudin.
Dijerat Pasal Pemerasan dan Gratifikasi
Atas perkara tersebut, KPK menyangkakan Sirajudin melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 12 huruf e berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan Pasal 12B mengatur mengenai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima.
KPK Masih Bisa Kembangkan Perkara
Penetapan Sirajudin sebagai tersangka menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan.
KPK masih dapat menelusuri proyek-proyek lain, aliran uang, pihak yang diduga menerima bagian fee, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Perkara ini kini memasuki tahap penyidikan. Seluruh dugaan tersebut masih akan diuji melalui proses hukum dan persidangan.
Sirajudin memiliki hak untuk memberikan keterangan, pembelaan, serta menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Redaksi/ SRN
