KERUSUHAN GUNCANG PRANCIS, JORDAN BARDELLA DESAK MACRON MINTA MAAF DAN MUNDUR

Monday, 16 November 2026, 01:33 am

PARIS, SUARA RAKYAT NEWS – Gelombang kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah di Prancis memicu tekanan politik terhadap Presiden Emmanuel Macron. Presiden National Rally (RN), Jordan Bardella, secara terbuka mendesak Macron meminta maaf kepada rakyat Prancis dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan Bardella pada Minggu (18/10/2026), sehari setelah demonstrasi nasional yang diwarnai aksi kekerasan, penjarahan, serta perusakan fasilitas umum dan tempat usaha.

Bardella menilai situasi tersebut mencerminkan persoalan serius dalam penanganan keamanan dan ketertiban. Ia juga mengkritik kesiapan aparat, yang menurutnya tidak memadai untuk mengantisipasi meluasnya kerusuhan.

“Prancis telah dipermalukan oleh peristiwa ini,” demikian inti kritik Bardella terhadap situasi yang terjadi. Ia turut menegaskan bahwa pemulihan ketertiban harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Tak hanya menyerang kebijakan pemerintah, Bardella juga menyatakan dukungannya kepada aparat kepolisian yang berada di garis depan menghadapi kerusuhan. Ia menilai polisi perlu mendapat dukungan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat.

RIBUAN PENANGKAPAN, KETEGANGAN MELUAS

Kerusuhan tersebut menjadi salah satu gejolak sosial terbesar di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Demonstrasi yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan biaya hidup dan memburuknya layanan publik berubah menjadi aksi kekerasan di sejumlah kota.

Berdasarkan laporan Reuters pada 18 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyebut sekitar 2.400 orang telah ditangkap dan hampir 1.000 personel kepolisian mengalami luka-luka.

Sejumlah bangunan publik dan toko dilaporkan dirusak, dijarah, bahkan dibakar. Di Kota Limoges, gedung balai kota mengalami kebakaran hebat hingga menara jamnya runtuh.

Di tengah situasi tersebut, Macron menyerukan ketenangan dan mengecam aksi kekerasan. Ia juga memerintahkan evaluasi untuk mengetahui kemungkinan kelemahan dalam pengumpulan informasi intelijen maupun kesiapan aparat sebelum demonstrasi berlangsung.

Presiden Prancis itu turut membuka ruang dialog dengan pelajar, guru, anggota parlemen, serikat pekerja, dan pelaku usaha guna merumuskan langkah konkret menghadapi persoalan yang memicu keresahan masyarakat.

TEKANAN POLITIK MENINGKAT

Desakan Bardella menambah tekanan terhadap Macron yang dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 2027. Kerusuhan tersebut kembali menyoroti ketidakpuasan sosial dan persoalan ekonomi yang membayangi pemerintahannya.

Meski demikian, tuntutan pengunduran diri yang disuarakan Bardella merupakan sikap politik oposisi. Sementara itu, Macron menegaskan bahwa aspirasi demonstran yang berlangsung damai harus dibedakan dari tindakan kelompok yang melakukan kekerasan dan perusakan.

Perkembangan ini menempatkan pemerintah Prancis pada dua tantangan sekaligus: memulihkan keamanan dan menjawab keresahan masyarakat yang menjadi latar belakang gelombang demonstrasi.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk meredakan ketegangan, memulihkan ketertiban, serta memastikan tuntutan masyarakat tidak kembali berujung pada kekerasan.

Redaksi SRN***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *