JAKARTA — Kasus gangguan kesehatan yang menimpa ratusan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kembali menjadi perhatian pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh sekaligus memastikan korban mendapatkan penanganan secara optimal.
Peristiwa tersebut terjadi setelah makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batang Bawang Bawang dikonsumsi penerima manfaat pada 23 September 2026.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan sedikitnya 219 orang terdampak berdasarkan pendataan hingga 24 September pukul 03.00 WIB. Dari jumlah tersebut, 132 orang menjalani rawat inap, sementara 87 lainnya mendapat perawatan rawat jalan di tujuh fasilitas kesehatan.
Gibran meminta penanganan korban menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah juga didorong memastikan proses investigasi berjalan terbuka sehingga penyebab kejadian dapat diketahui berdasarkan fakta dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, BGN telah menghentikan sementara operasional SPPG tersebut dengan kategori suspend berat dan mencopot kepala SPPG dari jabatannya.
Pemeriksaan awal menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk pengolahan telur yang dilakukan lebih awal sebelum kemudian dipanaskan kembali. Tim pemeriksa juga menemukan kondisi kebersihan pada sejumlah bagian fasilitas yang perlu mendapat perhatian. Namun, BGN menegaskan temuan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai penyebab gangguan kesehatan.
BGN kini menelusuri seluruh rantai penyelenggaraan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pemorsian hingga distribusi.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi tata kelola MBG, terutama untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di setiap SPPG.
Kasus Batang sekaligus menempatkan aspek keamanan pangan, pengawasan, dan transparansi investigasi sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG.
BGN menyatakan hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya dan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program.
Redaksi/ SRN
