JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Anggaran Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) untuk 2027 menjadi sorotan setelah disebut melonjak dari Rp25,37 miliar pada 2026 menjadi Rp1,954 triliun atau sekitar 77 kali lipat. Kenaikan fantastis ini memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja negara, terlebih pemerintah tengah menggaungkan efisiensi anggaran.
Sorotan tersebut disampaikan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani, menekankan bahwa besarnya anggaran komunikasi tidak otomatis meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan justru dibangun melalui keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan pejabat mengakui persoalan sebelum memberikan penjelasan kepada masyarakat.
LAB 45 juga menyoroti ketimpangan prioritas anggaran. Alokasi Bakom yang mencapai Rp1,954 triliun jauh melampaui pagu indikatif Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang sekitar Rp187 miliar.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas belanja, terutama ketika pemerintah dituntut memastikan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi Harus Berlaku Konsisten
Kebijakan efisiensi semestinya tidak hanya berorientasi pada pemangkasan belanja, tetapi juga memastikan setiap penambahan anggaran memiliki dasar yang jelas, target terukur, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan nilai hampir Rp2 triliun, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan kenaikan anggaran Bakom, rincian program, serta indikator keberhasilannya.
Komunikasi pemerintah memang penting untuk memastikan masyarakat memahami kebijakan negara. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari banyaknya publikasi, melainkan dari kualitas informasi, keterbukaan, dan kepercayaan masyarakat.
Jika pemerintah menuntut efisiensi penggunaan uang negara, setiap kenaikan anggaran juga harus melewati ukuran kebutuhan, manfaat, dan akuntabilitas yang jelas.
Sebab, setiap rupiah APBN merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Redaksi***
