JAKARTA — Polemik mengenai sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kembali mendapat penegasan dari Dewan Pers. Wartawan yang belum memiliki sertifikat UKW tidak serta-merta kehilangan kedudukannya sebagai wartawan maupun hak untuk menjalankan tugas jurnalistik.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan, belum mengikuti atau belum lulus UKW bukan berarti seorang wartawan tidak boleh melakukan peliputan. Produk jurnalistik yang dihasilkan juga tidak otomatis berubah menjadi produk citizen journalism.
Penegasan itu disampaikan Komaruddin dalam pertemuan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, dikutip Selasa (22/9/2026).
«“Wartawan itu, meskipun mereka belum memiliki sertifikasi, apakah itu Muda, Madya, atau Utama, tidak menghalangi tugas dan kerja-kerja jurnalistiknya. Jadi produknya tetap kita anggap produk jurnalistik, bukan produk citizen journalism,” ujar Komaruddin.»
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sertifikat UKW bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah sebuah kegiatan merupakan kerja jurnalistik.
Dalam putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan 19 Januari 2026, dokumen perkara juga mencatat bahwa ketentuan UKW dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3 Tahun 2023 merupakan instrumen untuk menilai kompetensi wartawan. Putusan tersebut mencatat sertifikasi UKW sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan.
UKW Penting, Tetapi Bukan Penghalang Meliput
Dewan Pers tetap mendorong wartawan mengikuti UKW sebagai bagian dari peningkatan kompetensi. Namun, kepemilikan sertifikat tidak dapat dipahami sebagai tiket tunggal yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan kerja jurnalistik.
Dengan demikian, dua hal perlu dibedakan: status dan aktivitas jurnalistik di satu sisi, serta sertifikasi kompetensi di sisi lain.
Belum memiliki sertifikat UKW tidak otomatis menghapus kerja jurnalistik. Sebaliknya, keberadaan sertifikat UKW juga tidak berarti seorang wartawan bebas dari kewajiban menjalankan standar jurnalistik.
Wartawan tetap dituntut mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, serta tanggung jawab kepada publik.
Artinya, kualitas sebuah pemberitaan tetap sangat ditentukan oleh proses jurnalistiknya: bagaimana informasi diperoleh, bagaimana sumber diverifikasi, bagaimana pihak terkait diberi kesempatan memberikan tanggapan, serta bagaimana informasi disajikan secara akurat dan proporsional.
Sengketa Pemberitaan Memiliki Mekanisme Pers
Dalam konteks sengketa pemberitaan, Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 juga menjadi rujukan penting.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan memberikan pemaknaan bersyarat terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers. MK menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah baru dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, sebagai bagian dari penerapan restorative justice.
Putusan tersebut berstatus tetap dan secara resmi tercatat dalam JDIH Dewan Pers maupun laman Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, ketika muncul keberatan terhadap sebuah pemberitaan, mekanisme pers seperti hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers menjadi bagian penting dalam penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ukurannya Tetap Profesionalisme
Penegasan Dewan Pers pada akhirnya menempatkan UKW dalam konteks yang tepat.
UKW penting untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi wartawan. Namun, belum memiliki sertifikat UKW tidak dengan sendirinya membuat seseorang tidak boleh melakukan peliputan atau mengubah produk jurnalistik menjadi citizen journalism.
Yang tetap harus dijaga adalah proses dan standar jurnalistiknya.
Sebab, dalam praktik pers, kredibilitas tidak hanya berbicara tentang sertifikat, tetapi juga menyangkut akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, kepatuhan terhadap kode etik, serta kemampuan mempertanggungjawabkan setiap informasi yang disampaikan kepada publik.
Redaksi/ SRN
