Cerita Prabowo Berkali-kali Mau Disogok dalam 2 Tahun Pemerintahannya

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap pengalaman selama dua tahun pemerintahannya. Ia mengaku telah berkali-kali menjadi sasaran upaya suap.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan hasil penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Prabowo awalnya menyoroti kondisi sejumlah institusi negara yang menurutnya telah mengalami kerusakan akibat praktik penyimpangan selama puluhan tahun.

Ia mengatakan praktik suap masih menyasar pejabat pemerintahan, mulai dari menteri hingga direktur jenderal. Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya sebagai Presiden RI juga tidak luput dari upaya tersebut.

«“Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok. Jangankan menteri, dirjen, saya mau disogok. Dalam dua tahun ini berkali-kali saya mau disogok,” kata Prabowo.»

Prabowo menegaskan pemerintah mengetahui persoalan tersebut dan terus berupaya melakukan pembenahan. Menurut dia, langkah perbaikan dilakukan antara lain melalui pendekatan persuasif dengan menyampaikan pentingnya kebenaran, kebangsaan, dan kepentingan rakyat.

Ia juga menegaskan sikap tersebut telah berulang kali disampaikannya kepada para menteri dan pejabat pemerintahan.

“Tidak ada lain! Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan. Dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya ancaman dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang menjalankan agenda penertiban dan penyelamatan kekayaan negara, termasuk yang disebut menyasar keluarga.

Ia meminta jajaran pemerintah yang tidak ingin melanjutkan perjuangan di jalur yang menurutnya benar untuk mundur. Sebaliknya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada mereka yang tetap bertahan menjalankan tugas.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan kepada negara. Pada acara itu, pemerintah menyerahkan uang hasil penertiban senilai sekitar Rp13,24 triliun kepada negara.