JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghapus skema insentif tetap Rp6 juta per dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan perubahan skema tersebut di Jakarta, dikutip Kamis (1/10/2026). Kebijakan baru itu mulai berlaku 5 Oktober 2026 dan ditetapkan melalui Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026.
Menurut Sudaryono, perubahan dilakukan agar pemberian insentif lebih proporsional karena sebelumnya setiap dapur menerima Rp6 juta per hari meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani berbeda-beda.
“Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari,” ujar Sudaryono.
Dengan skema baru, insentif dihitung berdasarkan jumlah porsi yang benar-benar dibagikan. Dari alokasi Rp15.000 per penerima manfaat, BGN menetapkan Rp10.000 untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG.
Sudaryono menyebut perubahan tersebut mempertimbangkan prinsip kewajaran, efisiensi, kebenaran, dan keadilan. SPPG yang melayani penerima manfaat lebih banyak akan memperoleh insentif lebih besar, sementara dapur dengan jumlah penerima lebih sedikit mendapatkan insentif sesuai jumlah porsi yang dilayani.
Redaksi SRN
