Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) berharap persoalan hukum yang menjerat Pdt Janny Rende dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan semangat perdamaian dan penyelesaian internal gereja. Ketua BPMS GMIM, Adolf Katuuk Wenas, mengatakan pihak gereja telah beberapa kali menyampaikan permohonan kepada Polda Sulawesi Utara agar perkara tersebut dapat dipertimbangkan untuk…
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menemui pimpinan KPK di Jakarta untuk membahas pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Dudung menyinggung adanya potensi praktik kotor dalam pelaksanaan program, mulai dari dugaan jual-beli titik dapur MBG hingga permainan dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kalau ada ketimpangan, kami…
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Di tengah perlambatan ekonomi global, sejumlah provinsi justru mencatat lonjakan pertumbuhan jauh di atas rata-rata nasional. Data BPS menunjukkan kawasan Indonesia Timur masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun ini….
Korupsi masih menjadi persoalan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pana Korupsi, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang…
Masih banyak pejabat publik beranggapan seseorang baru bisa disebut koruptor jika terbukti menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi. Padahal dalam praktik hukum tindak pidana korupsi, logika itu tidak selalu berlaku. Seorang kepala daerah, pejabat proyek, hingga tim pemeriksa pekerjaan tetap dapat dipidana korupsi meski tidak menerima uang sepeser pun. Kuncinya bukan hanya pada aliran uang…
Pemerintah mulai memperingatkan praktik fotokopi KTP elektronik yang selama ini dianggap biasa ternyata menyimpan risiko hukum dan kebocoran data pribadi. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan e-KTP semestinya tidak lagi difotokopi karena identitas tersebut sudah dilengkapi chip dan sistem verifikasi digital. Namun di lapangan, fotokopi KTP masih menjadi syarat…
Anggaran sudah dicairkan. Kontrak sudah berjalan. Waktu pelaksanaan sudah lama lewat. Tapi kantor Kepolisian Sektor Kotamobagu Selatan di Kotamobagu belum juga berfungsi. Yang berdiri di lapangan bukan pelayanan publik—melainkan simbol kegagalan. Proyek senilai Rp 1,3 miliar dari APBD ini berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, dengan pelaksana CV FKK….
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan CIK (41), Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang. Nilai kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp22,275 miliar. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengklaim telah mengantongi alat bukti yang cukup. Dalam konstruksi perkara, CIK diduga bukan sekadar mengetahui proses penyaluran bantuan,…
Pengakuan datang dari lingkar dalam. Eks Wakapolri Ahmad Dofiri menyebut, praktik “kuota khusus” dalam rekrutmen Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan kabar burung. Dalam keterangannya di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026), purnawirawan jenderal itu mengakui adanya jalur yang membuka peluang masuk kepolisian melalui mekanisme berbayar. Ia tak menampik, skema tersebut selama ini menjadi bagian dari proses penerimaan…
Seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bursok Anthony Marlon, dicopot dari jabatannya setelah menyampaikan kritik terbuka yang mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur. Bursok sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (TURT) pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-70/PJ/2026 tertanggal 30…
