Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah agar tidak mempertahankan subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global.
Ia menilai, beban subsidi yang terus meningkat dapat memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menambah tumpukan utang.
Menurut Jusuf Kalla, pilihan untuk menahan harga BBM memiliki konsekuensi fiskal yang tidak ringan. Ia menyebut, sejumlah negara telah lebih dulu melakukan penyesuaian subsidi sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global, alih-alih mempertahankan harga di tingkat lama.
“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 5 April 2026.
Ia menilai, kebijakan subsidi yang dipertahankan dalam jangka panjang justru dapat menimbulkan distorsi dalam perilaku konsumsi energi masyarakat. Alih-alih berhemat, harga yang relatif rendah dinilai mendorong penggunaan yang tidak efisien.
Jusuf Kalla juga menyinggung kondisi global yang tidak stabil, termasuk konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang berdampak pada fluktuasi harga energi dunia. Dalam situasi tersebut, ia menilai Indonesia perlu bersikap lebih adaptif agar tidak terbebani secara fiskal di kemudian hari.
