PUTUSAN MK: GUGATAN SENGKETA SYARAT PENCALONAN GIBRAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Monday, 16 November 2026, 00:13 am

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno terbuka di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo saat membacakan putusan.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mereka juga meminta MK membatalkan pencalonan Gibran hingga statusnya sebagai Wakil Presiden terpilih dan hasil pelantikannya.

Namun, MK tidak sampai memutus pokok persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Gibran. Majelis menyatakan persoalan kedudukan hukum para pemohon menjadi dasar permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Sebelumnya, KPU dalam keterangannya mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. KPU menyebut pihak yang dapat mengajukan PHPU Pilpres adalah pasangan calon peserta pemilu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, putusan MK ini tidak menyatakan bahwa dalil mengenai syarat pendidikan Gibran terbukti maupun tidak terbukti. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Perkara tersebut telah melalui rangkaian persidangan sejak 21 September 2026. Dalam prosesnya, MK memeriksa keterangan para pihak, saksi dan ahli, serta sejumlah instansi terkait, termasuk KPU, Bawaslu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta perwakilan Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.

Redaksi SRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *