JAKARTA — Kasus fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong berujung sanksi tegas. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberhentikan Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tak hanya Wisnu, sebanyak 16 pegawai lainnya turut dijatuhi sanksi disiplin. Total ada 17 pegawai yang dikenai hukuman setelah Kemenimipas melakukan pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman RI terkait keberadaan hunian berfasilitas mewah di dalam kompleks Lapas Cibinong.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menegaskan, pemeriksaan tidak hanya menyasar pejabat yang saat ini menjabat, tetapi juga Kalapas Cibinong sebelumnya, Usman Madjid.
“Kalapas lama dan kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman,” ujar Rudi saat dikonfirmasi seusai konferensi pers di Kantor Kemenimipas, Jakarta, dikutip Senin (5/10/2026).
Rudi menjelaskan, dari 17 pegawai yang dikenai sanksi, satu orang diberhentikan dari status ASN, lima orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 lainnya dikenai hukuman disiplin sedang.
Wisnu termasuk dalam 17 pegawai tersebut dan menjadi satu-satunya yang diberhentikan dari status ASN.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan internal Kemenimipas setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas hunian yang disebut menyerupai apartemen atau klaster mewah di dalam Lapas Cibinong.
Dalam pemeriksaan internal, Kemenimipas menemukan sejumlah persoalan, antara lain indikasi penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pengelolaan barang milik negara (BMN), serta pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).
Sebelumnya, inspeksi mendadak Ombudsman pada 23 September 2026 mengungkap keberadaan sejumlah unit hunian dengan fasilitas seperti pendingin ruangan, televisi layar besar, kulkas, sofa, hingga fasilitas lain yang tidak ditemukan pada hunian warga binaan pada umumnya. Ombudsman juga menyoroti adanya indikasi perlakuan khusus terhadap penghuni fasilitas tersebut.
Kasus ini kemudian memicu pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola Lapas Cibinong. Kemenimipas sebelumnya juga menonaktifkan Wisnu bersama sejumlah pejabat struktural untuk kepentingan pemeriksaan.
Dengan dijatuhkannya sanksi terhadap 17 pegawai, Kemenimipas menyatakan proses penindakan administratif telah dilakukan berdasarkan ketentuan disiplin ASN, termasuk PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Temuan “klaster mewah” tersebut kini menjadi sorotan terhadap pengawasan dan tata kelola pemasyarakatan, khususnya menyangkut kesetaraan perlakuan terhadap seluruh warga binaan serta penggunaan aset negara di lingkungan lapas.
