BOGOR — Temuan Ombudsman RI terkait fasilitas hunian yang disebut menyerupai apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong berujung pada langkah tegas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan pada Sabtu (26/9/2026) untuk menjalani pemeriksaan internal. Mereka terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih optimal. Selain lima pejabat tersebut, sekitar 50 pegawai Lapas Cibinong juga akan menjalani pemeriksaan.
Pemeriksaan difokuskan untuk mengungkap keberadaan, fungsi, serta penggunaan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan Ombudsman.
Temuan tersebut bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan, tim menemukan sejumlah bangunan di area belakang lapas yang dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan rumah tangga.
Ombudsman menilai kondisi bangunan tersebut menyerupai hunian berstandar apartemen. Lembaga itu juga menyoroti dugaan adanya fasilitas yang digunakan oleh warga binaan.
Namun, status dan fungsi bangunan tersebut masih menjadi bagian dari pemeriksaan. Ditjenpas Jawa Barat sebelumnya menjelaskan kawasan tersebut merupakan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang di dalamnya terdapat rumah dinas jabatan.
Perbedaan keterangan inilah yang kini menjadi salah satu fokus pendalaman Kemenimipas. Pemeriksaan akan memastikan apakah bangunan dan fasilitas tersebut digunakan sesuai peruntukannya atau terdapat penggunaan lain di luar ketentuan.
Ombudsman sebelumnya juga meminta sejumlah tindakan korektif, termasuk evaluasi terhadap jajaran pimpinan Lapas Cibinong, penutupan akses yang dinilai bermasalah, serta penertiban fasilitas yang menjadi temuan.
Dengan dinonaktifkannya lima pejabat dan diperiksanya puluhan pegawai, Kemenimipas kini tengah menelusuri rantai pengawasan di Lapas Cibinong. Pemeriksaan diharapkan dapat menjawab siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan fasilitas tersebut, siapa yang menggunakannya, serta apakah terdapat pelanggaran dalam pengelolaannya.
Persoalan ini juga akan dibawa ke DPR. Komisi XIII DPR RI dijadwalkan memanggil Ombudsman, Ditjenpas, dan Kalapas Cibinong pada Senin (28/9/2026).
Pemanggilan tersebut akan menjadi forum untuk meminta penjelasan terkait temuan Ombudsman sekaligus mengklarifikasi perbedaan keterangan mengenai fungsi dan penggunaan bangunan di area Lapas Cibinong.
Hasil pemeriksaan internal Kemenimipas dan klarifikasi di DPR nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut atas persoalan yang kini menjadi sorotan publik.
Redaksi/ SRN
