JAKARTA — Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali ditegaskan dari kalangan pemerintahan desa. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menyatakan siap mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah pusat, dengan alasan pembangunan nasional harus diterjemahkan hingga ke tingkat desa.
Ketua Umum DPP AKSI Irawadi menegaskan organisasi yang dipimpinnya memilih membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta DPR untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Irawadi dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (9/9/2026).
Rakernas tersebut dihadiri kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.
Irawadi mengatakan kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan di tingkat paling bawah. Karena itu, menurutnya, AKSI akan tetap berada dalam jalur koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya, AKSI patuh terhadap pimpinan di pemerintah pusat. Sebagai pemerintah terbawah kami tidak mungkin mau meludah ke atas. Karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama saja ludah itu akan jatuh ke muka kami,” ujar Irawadi.
Bagi Irawadi, keterbukaan komunikasi antara desa, pemerintah pusat, dan parlemen menjadi hal penting. Ia menilai kepala desa kini memiliki ruang untuk menyampaikan langsung persoalan di lapangan kepada pemerintah maupun DPR.
“Sekarang desa benar-benar merasa dihargai. Bisa bypass komunikasi. Saya kepala desa, pemerintah terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga kementerian. Ini hal yang sangat kami banggakan,” katanya.
Yandri: Pembangunan Dimulai dari Desa
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyambut baik dukungan tersebut. Ia mengajak AKSI bersama-sama mengawal agenda pembangunan desa yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.
Yandri menekankan bahwa desa ditempatkan sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan nasional, khususnya melalui Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Menurut Yandri, sejumlah program pemerintah memiliki kaitan langsung dengan pembangunan desa, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), BUMDes, hingga pengembangan desa tematik.
“Program Pak Prabowo banyak sekali di desa: ada koperasi desa, BUMDes, ada desa tematik. Intinya, kami siap bersama dengan AKSI mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” kata Yandri.
Rakernas Jadi Saluran Aspirasi Desa
Selain mempertegas dukungan terhadap pemerintah, Rakernas AKSI juga menjadi forum untuk merumuskan sejumlah persoalan dan aspirasi dari pemerintahan desa.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hasil Rakernas AKSI nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Desa.
Dengan demikian, dukungan AKSI terhadap pemerintah tidak hanya berhenti pada pernyataan politik, tetapi juga diarahkan pada penguatan komunikasi dan penyampaian aspirasi desa kepada pemerintah pusat.
Pemerintah pun menunggu rekomendasi tersebut sebagai bahan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Redaksi/ SRN
