JAKARTA — Akurasi data pengelompokan kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menemukan kejanggalan pada klasifikasi desil yang menyangkut keluarganya sendiri.
Purbaya mengungkap, putranya tercatat dalam desil 7. Namun, ia juga menemukan adanya kasus seorang tukang becak yang justru tercatat berada di desil 10.
Kondisi tersebut membuat Purbaya mempertanyakan akurasi data yang digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
«“Apalagi katanya anak saya di desil 7, yang itu ternyata 10,” ujar Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, dikutip Selasa (8/9/2026).»
Bagi pemerintah, persoalan desil bukan sekadar kesalahan administratif. Data tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial maupun kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Karena itu, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data.
Ia berencana melakukan pengujian terhadap ratusan sampel untuk melihat apakah klasifikasi dalam data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Menurut Purbaya, pengujian itu penting sebelum data tersebut dijadikan pijakan utama dalam pengambilan kebijakan.
Jika hasil pengecekan menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi, pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan perbaikan, bahkan menggunakan kembali data sebelumnya sembari membenahi basis data yang ada.
«“Kalau memang belum rapi, kita pakai data yang lama. Terus kita rapikan lagi. Kalau memang perlu anggaran, kita keluarkan anggaran,” tegasnya.»
Purbaya juga mempertanyakan mengapa data yang proses pemutakhirannya belum sepenuhnya rampung sudah dapat muncul dalam sistem.
Di sinilah persoalan utamanya: ketika data kesejahteraan digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan program pemerintah, kesalahan klasifikasi dapat berujung pada persoalan yang jauh lebih besar—warga yang seharusnya menerima bisa terlewat, sementara mereka yang tidak semestinya masuk justru tercatat sebagai penerima.
Pemerintah kini dihadapkan pada pekerjaan besar: memastikan data sosial ekonomi benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan, bukan sekadar benar secara administratif di atas kertas.
Sebab, satu angka dalam data desil bisa menentukan nasib sebuah keluarga.
Redaksi/ SRN
