JAKARTA — Puluhan ribu korban keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) didesak tidak sekadar menindak dapur bermasalah, tetapi berani mengubah pola penyelenggaraan MBG dari hulu hingga hilir.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong penerapan school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah sebagai salah satu opsi untuk memperkecil risiko keracunan sekaligus memperpendek rantai distribusi makanan.
Desakan tersebut disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Charles, tingginya angka kasus keracunan menunjukkan persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri. Pemerintah, kata dia, perlu mengevaluasi desain sistem penyediaan makanan secara keseluruhan.
Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan MBG yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Angka tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk membenahi mekanisme penyediaan makanan, mulai dari proses produksi, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
Charles menilai dapur berbasis sekolah dapat menjadi salah satu solusi karena mampu memangkas jarak dan waktu distribusi. Makanan yang dimasak lebih dekat dengan lokasi konsumsi dinilai dapat mengurangi potensi kontaminasi selama perjalanan maupun penyimpanan.
Persoalan suhu makanan juga menjadi perhatian. Makanan yang terlalu lama berada pada suhu ruang berpotensi meningkatkan pertumbuhan bakteri. Karena itu, pengendalian waktu dan suhu sejak makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi menjadi bagian penting dari sistem keamanan pangan MBG.
Selain aspek keamanan pangan, model dapur berbasis sekolah dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kebutuhan bahan pangan dapat diserap dari pasar lokal, petani, peternak, serta pelaku usaha dan pemasok di sekitar sekolah.
Namun, perubahan sistem tersebut tidak bisa dilakukan tanpa memperhitungkan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini telah beroperasi di berbagai daerah.
Charles mengusulkan pemerintah menyiapkan skema ganti rugi bagi SPPG yang terdampak apabila terjadi perubahan mendasar dalam sistem penyediaan MBG. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan baru tidak menimbulkan persoalan baru bagi pengelola yang telah mengeluarkan investasi.
Bagi DPR, evaluasi MBG tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi atau penghentian sementara terhadap dapur yang bermasalah. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Keamanan pangan, kualitas gizi, efisiensi distribusi, serta keselamatan penerima manfaat harus menjadi dasar dalam merancang ulang penyelenggaraan MBG.
Dengan jumlah korban yang telah menembus 50 ribu orang, DPR meminta pemerintah tidak hanya memperbaiki dapur yang bermasalah, tetapi mengevaluasi kembali desain besar program MBG.
Sebab, program makan bergizi untuk anak-anak tidak cukup hanya memenuhi standar gizi. Makanan yang diberikan juga harus dipastikan aman sejak keluar dari dapur hingga dikonsumsi di meja makan siswa.
Redaksi/ SRN
