JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah milik seseorang untuk selamanya. Ia mengajak masyarakat belajar dari pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama dalam proses pergantian kekuasaan yang berlangsung damai dan demokratis.
Pesan tersebut disampaikan AHY saat memberikan pidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” ujar AHY.
Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Setelah dua periode pemerintahan SBY, proses pergantian kepemimpinan dapat berlangsung secara damai dan demokratis.
AHY menegaskan, kekuasaan memiliki batas waktu karena pada dasarnya merupakan amanah yang diberikan rakyat.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan, kekuasaan dan jabatan pada akhirnya akan berganti. Pemilu juga memiliki siklus, tetapi tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyat tidak pernah berhenti.
“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” kata AHY.
AHY juga menyinggung perjalanan Partai Demokrat yang pernah berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Partai tersebut, kata dia, juga pernah merasakan kemenangan sekaligus kekalahan dalam kontestasi politik.
Pengalaman itu, menurut AHY, mengajarkan bahwa demokrasi harus tetap dijaga dalam keadaan apa pun.
Ia menekankan demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebatas penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang berjalan baik.
AHY juga mengingatkan agar seluruh proses Pemilu berjalan jujur, adil, bebas, dan demokratis. Aparatur negara, termasuk TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, dan ASN, harus menjaga profesionalitas serta netralitas.
“Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” tegas AHY.
Bagi AHY, pengalaman transisi setelah dua periode pemerintahan SBY menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai tanpa mengabaikan prinsip demokrasi.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam sistem demokrasi, kekuasaan memiliki batas, sementara mandat dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi pijakan utama.
Redaksi/ SRN
