SIDOARJO — Dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meluas. Sebanyak 19 lembaga pendidikan dilaporkan terdampak setelah menerima makanan yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengatakan SPPG Kalitengah mendistribusikan sekitar 2.800 porsi MBG kepada 19 lembaga pendidikan pada hari kejadian.
“Ada 19 lembaga yang terdampak. Salah satunya Ponpes Manba’ul Hikam,” kata Emil, Rabu (2/9/2026).
Salah satu lembaga yang terdampak adalah Pondok Pesantren Manba’ul Hikam. Selain pesantren, makanan tersebut juga disalurkan ke sejumlah sekolah pada berbagai jenjang pendidikan.
Emil mengatakan pemerintah masih melakukan pendataan dan penelusuran terhadap seluruh penerima MBG. Pemeriksaan dilakukan bukan hanya terhadap siswa yang telah mengeluhkan kondisi kesehatan, tetapi juga mereka yang tidak masuk sekolah setelah mengonsumsi makanan tersebut.
“Karena mereka semua dari sekolah, untuk menelusuri siapa saja yang menerima, dan kalau dia tidak masuk harus kita cek kondisinya ke kediaman,” jelasnya.
Distribusi Menyasar Sekolah Swasta
Menurut Emil, distribusi MBG dari SPPG Kalitengah pada hari kejadian mencakup sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.
Namun, seluruh lembaga pendidikan yang menerima distribusi tersebut merupakan sekolah swasta.
“Ada SMA swasta, ada juga SMP, SD swasta juga. TK pun ada, tapi kebetulan tidak ada yang negeri,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kini menelusuri seluruh lembaga pendidikan yang menerima makanan dari SPPG Kalitengah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi para penerima sekaligus mengantisipasi adanya siswa atau santri lain yang mengalami keluhan kesehatan tetapi belum mendapatkan penanganan.
SPPG Kalitengah Dihentikan Sementara
Sebagai langkah antisipasi, operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara. Penghentian dilakukan sembari pemerintah melakukan evaluasi dan menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan.
Sampel makanan yang telah didistribusikan juga sudah diambil untuk menjalani uji laboratorium.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai penyebab keluhan kesehatan yang dialami para penerima MBG.
Hingga saat ini, pemerintah belum menyimpulkan bahwa makanan MBG merupakan penyebab pasti kejadian tersebut. Karena itu, kasus ini masih dalam tahap penelusuran dan pemeriksaan.
Namun, adanya dugaan keluhan kesehatan pada penerima dari 19 lembaga pendidikan membuat kasus tersebut menjadi perhatian serius. Pemerintah kini dituntut memastikan seluruh penerima dalam kondisi aman sekaligus mengevaluasi proses penyediaan dan distribusi MBG untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Redaksi/ SRN
