KUPANG – Pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran senilai Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang membutuhkan penguatan fiskal. Anggaran tersebut mulai dapat dicairkan pada Jumat (7/8/2026).
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa pencairan anggaran bukanlah akhir dari tanggung jawab pemerintah. Justru setelah dana mengalir ke daerah, pengawasan menjadi tantangan berikutnya.
Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan tidak boleh hanya berperan sebagai lembaga yang menyalurkan uang negara. Setiap anggaran harus dipantau dan dikendalikan agar penggunaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
«“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan,” kata Purbaya saat bertemu jajaran Kementerian Keuangan di Gedung Keuangan Negara Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8/2026).»
Dukungan fiskal tersebut mencakup 490 kabupaten/kota, termasuk pemerintah daerah di NTT yang membutuhkan dukungan anggaran.
Bagi pemerintah daerah, tambahan dukungan fiskal ini tentu menjadi ruang untuk memperkuat pelayanan publik dan menjalankan program prioritas. Tetapi di sisi lain, besarnya anggaran juga menuntut pengawasan yang semakin ketat.
Rp20,5 Triliun, Pengawasan Jadi Taruhan
Purbaya menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Ia meminta jajaran Kementerian Keuangan di daerah tidak hanya memastikan anggaran tersalurkan, tetapi juga ikut mengawal penggunaannya.
Menurutnya, uang negara yang tidak diawasi dengan baik berpotensi menimbulkan persoalan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
«“Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” tegasnya.»
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari berapa besar anggaran yang dicairkan, tetapi juga dari bagaimana uang tersebut digunakan dan apa dampaknya bagi masyarakat.
Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Kunjungan Purbaya ke NTT merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, termasuk perkembangan penerimaan negara serta dukungan anggaran terhadap program prioritas pemerintah.
Purbaya juga mengaitkan pengelolaan anggaran daerah dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi.
Karena itu, pemerintah dituntut memastikan setiap dukungan fiskal benar-benar menggerakkan perekonomian daerah, memperkuat pelayanan publik, dan memberi manfaat kepada masyarakat.
Dengan nilai mencapai Rp20,5 triliun yang mencakup 490 kabupaten/kota, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada kapan dana tersebut cair.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Ke mana anggaran itu mengalir, untuk apa digunakan, dan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat?
Sebab, anggaran negara bukan sekadar angka dalam laporan penyerapan. Uang tersebut berasal dari rakyat dan harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat.
Redaksi/ SRN
