TIGA MANTAN PEJABAT TALIABU MASUK TAHANAN! TERSERET KASUS DUGAAN KORUPSI PEMOTONGAN DANA DESA

Monday, 16 November 2026, 03:13 am

TERNATE, SUARA RAKYAT NEWS – Penanganan kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Desa (DD) di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memasuki babak penting. Tiga mantan pejabat yang diduga terlibat dalam perkara tersebut resmi diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Ketiganya langsung dibawa ke rumah tahanan setelah proses pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti pada Senin (9/11/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial SG, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu; LOM, mantan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); serta ATK alias Agusmawati, mantan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Usai menjalani proses administrasi di Kantor Kejati Maluku Utara, ketiganya keluar dengan pengawalan petugas dan diangkut menggunakan mobil tahanan. Mereka selanjutnya ditempatkan di Rutan Kelas IIB Ternate dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate.

Perkara ini menjadi sorotan karena dugaan pemotongan Dana Desa tersebut menyangkut anggaran yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan informasi penyidikan yang diberitakan sebelumnya, dugaan praktik pemotongan terjadi terhadap Dana Desa di 71 desa. Besaran pemotongan disebut mencapai Rp60 juta untuk setiap desa, sehingga total dana yang diduga dipotong mencapai Rp4,26 miliar.

Dana Desa yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pembangunan justru diduga diselewengkan melalui praktik pemotongan anggaran. Jika terbukti di persidangan, perbuatan tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan dan merampas hak masyarakat desa.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap II, penanganan perkara kini beralih ke tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum akan mendalami konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, serta alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan.

Publik kini menantikan proses hukum yang transparan dan tuntas, termasuk pengungkapan aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Sebab, Dana Desa bukan milik pejabat atau kelompok tertentu. Setiap rupiah di dalamnya merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *