Seskab Tegaskan Kelebihan Biaya Lawatan Presiden Ditanggung Pribadi

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kelebihan biaya dalam kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak dibebankan kepada anggaran negara, melainkan ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai intensitas lawatan luar negeri Presiden yang dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

“Seluruh biaya perjalanan yang melebihi standar anggaran negara ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Menurut Teddy, setiap kunjungan luar negeri Presiden memiliki tujuan strategis, terutama untuk memperkuat diplomasi ekonomi, membuka peluang investasi, dan menjaga kepentingan Indonesia di tengah dinamika global.

Ia menilai, hasil yang diperoleh dari sejumlah lawatan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk peluang kerja sama ekonomi dan investasi yang dinilai dapat memberi dampak bagi perekonomian nasional.

“Jangan hanya melihat besaran biaya tanpa mempertimbangkan hasil yang dibawa pulang bagi kepentingan nasional,” kata Teddy.

Selain itu, Teddy juga menyebut jumlah rombongan dalam kunjungan Presiden saat ini lebih efisien dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilai cukup tinggi dalam masa awal pemerintahan. Ia mengingatkan pentingnya efisiensi dan sensitivitas terhadap penggunaan anggaran publik di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Polemik tersebut memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian menilai diplomasi aktif Presiden diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional, sementara sebagian lainnya berharap pemerintah tetap menjaga prinsip efisiensi dan keterbukaan kepada publik.