JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan pengawasan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pelaksanaan. Aturan teknis dan tata laksana pengawasan disebut telah disusun, bahkan telah dituangkan dalam bentuk buku pedoman.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan mekanisme pengawasan MBG sebenarnya sudah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
«“Mekanisme pengawasannya sudah ada, bahkan sudah dalam bentuk buku, tata laksana dan semuanya sudah ada. Tinggal eksekusinya karena kami sudah terbitkan buku,” kata Taruna kepada ANTARA di Beijing, dikutip Minggu (20/9/2026).»
Untuk memperkuat pengawasan, BPOM mengalokasikan Rp509 miliar dalam anggaran 2027 khusus untuk pengawasan keamanan pangan program MBG.
Anggaran tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama. Sebanyak Rp115,7 miliar dialokasikan untuk kegiatan preventif, Rp27,5 miliar untuk penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, sedangkan sekitar Rp366 miliar untuk kegiatan surveilans atau pengawasan berbasis pemantauan dan pengujian.
Taruna menegaskan pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan. BPOM akan mengawal rantai pelaksanaan MBG sejak tahap persiapan, bahan baku, tata kelola, distribusi hingga makanan sampai kepada penerima manfaat.
“Filosofi Badan POM, bukan pangan kalau tidak aman. Jadi kalau ada keracunan itu bukan pangan! Makanya kita harus awasi supaya itu jadi pangan, jangan sampai terjadi keracunan,” tegasnya.
Dari Bahan Baku hingga Meja Penerima
Landasan pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Perpres tersebut mengatur tata kelola MBG sekaligus aspek pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
Dalam Pasal 24, BPOM memiliki peran dalam pengawalan keamanan bahan baku, edukasi keamanan pangan, pengelolaan, distribusi dan penyajian, hingga mitigasi ketika terjadi masalah.
Skema pengawasan BPOM dibagi menjadi tiga lapis.
Pertama, pencegahan, melalui pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, kajian risiko serta penguatan kapasitas unit pelaksana teknis BPOM.
Kedua, penelusuran dan tindak lanjut, yang mencakup investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi serta pengawasan setelah ditemukan persoalan.
Ketiga, surveilans, termasuk pengambilan dan pengujian sampel MBG untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan pangan.
Ancaman Keracunan Jadi Titik Pengawasan
Penguatan pengawasan BPOM menjadi penting karena pelaksanaan MBG sebelumnya diwarnai sejumlah laporan kejadian keracunan makanan di berbagai daerah.
Taruna mengatakan sistem surveilans nantinya dapat memetakan daerah yang memiliki tingkat risiko tertentu sehingga penelusuran dan mitigasi dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi insiden.
Harapannya, potensi kejadian luar biasa akibat pangan dapat dicegah sejak awal, bukan baru ditangani setelah korban berjatuhan.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyambut penguatan pengawasan tersebut. BGN menyatakan telah berkoordinasi dengan BPOM dan menilai pendekatan pencegahan perlu dikedepankan dalam pelaksanaan MBG.
Dengan anggaran Rp509 miliar dan aturan teknis yang disebut telah tersedia, sorotan berikutnya berada pada implementasi di lapangan: seberapa ketat bahan baku diperiksa, bagaimana dapur SPPG diawasi, bagaimana distribusi dikendalikan, serta seberapa cepat persoalan keamanan pangan ditangani ketika ditemukan.
Sebab, dalam program yang menyasar jutaan penerima manfaat, keamanan pangan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut langsung keselamatan masyarakat.
Redaksi/ SRN



