JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan yang meminta perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga 2031. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan tersebut masih terlalu dini untuk diuji.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK di Jakarta, dikutip Kamis (29/10/2026), untuk perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 yang diajukan tiga mahasiswa magister hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangan hakim, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan, para pemohon tidak mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara ketentuan undang-undang yang diuji dengan kerugian hak konstitusional yang mereka klaim.
Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tidak menghalangi hak akademik maupun hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Selain persoalan kedudukan hukum, MK juga menilai gugatan tersebut belum tepat diajukan. Pasalnya, pemerintah dan DPR masih menjalankan proses penyesuaian sejumlah regulasi sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Mahkamah berpandangan, pengujian terhadap norma-norma yang terdampak perubahan sistem pemilu tersebut belum waktunya dilakukan selama proses penyesuaian undang-undang masih berlangsung.
Berawal dari Potensi Kekosongan Jabatan DPRD
Gugatan ini berangkat dari persoalan masa transisi pemilu. Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif memiliki masa jabatan lima tahun yang berakhir pada 2029. Sementara itu, pemilu lokal berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2031.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terjadinya kekosongan keanggotaan DPRD apabila masa jabatan anggota legislatif periode 2024–2029 berakhir sebelum anggota DPRD hasil pemilu lokal berikutnya dilantik.
Atas dasar itu, para pemohon meminta MK memberikan kepastian hukum dengan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga anggota DPRD hasil Pemilu Lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.
Namun, melalui Putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Perlu ditegaskan, putusan ini bukan merupakan penolakan substantif terhadap gagasan perpanjangan masa jabatan DPRD. Mahkamah tidak sampai mengadili pokok permohonan, melainkan menyatakan para pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum dan pengujian dinilai prematur.
Dengan demikian, persoalan kepastian masa transisi jabatan DPRD masih menunggu penyelesaian melalui penyesuaian regulasi oleh pembentuk undang-undang.
Sumber :MK
Redaksi***
