LISTYO SIGIT TERSANGKA PENYADAPAN PRABOWO, JIMLY BONGKAR SIKAP EKS KAPOLRI YANG RESISTEN TERHADAP REFORMASI POLRI!

Monday, 16 November 2026, 02:51 am

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengungkap pengalamannya menghadapi resistensi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam proses perumusan reformasi kepolisian. Menurut Jimly, Listyo Sigit kerap menunjukkan sikap resisten ketika aspirasi masyarakat mengenai pembenahan Polri disuarakan.

Pernyataan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pengakuan Jimly disampaikan dalam program ROSI yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (5/11/2026) malam.

Jimly menceritakan pengalamannya saat memimpin Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan agenda pembenahan institusi kepolisian.

Saat itu, Listyo Sigit yang masih menjabat Kapolri juga menjadi salah satu anggota komisi tersebut.

Namun, menurut Jimly, pembahasan mengenai aspirasi masyarakat dan tuntutan reformasi Polri tidak selalu berjalan mulus. Ia bahkan mengaku kerap menghadapi kesulitan karena sikap Listyo yang dinilainya resisten terhadap masukan publik.

“Bahkan itu juga yang bikin repot kami, saya waktu memimpin Komisi Percepatan Reformasi Polri. Anggotanya Kapolri, jadi repot kita. Dia kan selalu resisten kalau menanggapi aspirasi masyarakat tentang reformasi polisi,” ungkap Jimly.

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya tantangan dalam mendorong perubahan di tubuh Polri, terutama ketika agenda reformasi bersentuhan dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pembenahan kelembagaan.

Jimly juga mengungkapkan bahwa KPRP telah menyusun rekomendasi reformasi secara menyeluruh dalam dokumen setebal sekitar 3.000 halaman.

Sejumlah rekomendasi tersebut kini mulai diakomodasi dalam program prioritas Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto.

“Alhamdulillah sekarang dengan Kapolri baru, sebagian program prioritas yang sudah dia canangkan itu sebagian berasal dari rekomendasi KPRP. Tadinya itu kan agak resisten,” jelasnya.

JIMLY MENGAKU TERKEJUT LISTYO JADI TERSANGKA

Dalam kesempatan yang sama, Jimly juga mengaku sangat terkejut ketika mengetahui Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Ia mengaku sebelumnya tidak menyangka hubungan Listyo dengan Prabowo akan berujung pada perkara hukum seperti yang terjadi saat ini.

Apalagi, setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Listyo dipercaya menduduki posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Pas saya baca berita, ya Allah, kaget luar biasa saya, enggak masuk akal gitu loh. Karena saya anggap memang beliau itu dekat dengan Presiden,” ujarnya.

Jimly menilai perkara tersebut merupakan peristiwa serius yang tidak boleh dianggap sepele. Ia juga menekankan bahwa siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, ia berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk mempercepat reformasi Polri secara menyeluruh.

Menurutnya, pembenahan kepolisian tidak boleh berhenti pada perubahan budaya kerja atau aspek kultural semata. Reformasi juga harus menyentuh aspek instrumental dan struktural agar mampu memperbaiki persoalan mendasar di tubuh institusi.

“Reformasinya total, bukan hanya kultural, tetapi juga instrumental dan juga struktural, menyeluruh,” tegas Jimly.

Ia berharap perkara yang menyeret mantan pucuk pimpinan Polri tersebut menjadi dorongan kuat bagi perubahan institusi kepolisian ke depan.

EMPAT JENDERAL JADI TERSANGKA KASUS PENYADAPAN

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Modus yang diungkap penyidik yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada prosedur penegakan hukum yang sah.

Sasaran dugaan penyadapan tersebut tidak hanya mencakup Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkembangan penyidikan, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkap peran Irjen Slamet Uliandi sebagai pihak yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan oleh Ahrie Sonta dan Eko Hadi.

Bahkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut pernah meminta persetujuan Slamet untuk menghapus dokumen digital hasil penyadapan.

Permintaan tersebut kemudian disetujui.

Hingga Jumat (6/11/2026), tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Mako Brimob. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah pasal berlapis, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus yang menyeret empat jenderal tersebut kini menjadi ujian serius bagi institusi kepolisian.

Sorotan Jimly mengenai resistensi terhadap reformasi, ditambah perkara dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri, semakin memperkuat urgensi pembenahan Polri secara menyeluruh.

Reformasi kepolisian tidak cukup hanya menjadi rekomendasi dan pergantian kepemimpinan. Publik membutuhkan perubahan nyata, penegakan hukum yang transparan, serta pertanggungjawaban yang tidak pandang jabatan.

Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan maupun jabatan yang menempatkan seseorang di atas hukum.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *