JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS — Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terus berlarut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengingatkan bahwa perdebatan hukum yang terus bergulir mengenai status Wakil Presiden berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiat saat dihubungi Kompas.com, dikutip Kamis (8/10/2026).
Menurut Sugiat, spekulasi yang terus berkembang setelah putusan MK berisiko menimbulkan persepsi negatif di mata investor maupun komunitas internasional terhadap situasi politik dalam negeri.
Ia menilai, ketidakpastian hukum dapat berdampak pada iklim investasi, persepsi pasar, hingga kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas politik Indonesia.
Karena itu, Gerindra meminta seluruh pihak menyikapi putusan MK secara bijaksana dan tidak terus memperpanjang polemik yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Sugiat menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia pun mengajak para aktor politik untuk mengalihkan energi perdebatan ke pengawasan kebijakan pemerintah melalui mekanisme checks and balances.
Menurutnya, kedewasaan politik tidak hanya diukur dari kemampuan menyampaikan kritik, tetapi juga dari kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Gerindra berharap polemik ijazah Gibran tidak terus menjadi sumber perdebatan politik berkepanjangan. Sugiat mengajak semua pihak untuk move on dan memusatkan perhatian pada agenda pembangunan serta persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Redaksi SRN
