JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap secara terbuka terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Denny menilai, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan dari Presiden. Menurutnya, Prabowo memiliki tanggung jawab politik untuk memberikan kejelasan kepada publik, terlebih karena polemik itu menyangkut posisi wakil presiden yang mendampinginya dalam pemerintahan.
“Gak boleh Presiden diam. Kita ingin tahu,” tegas Denny dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (9/10/2026).
Desakan tersebut muncul setelah MK membacakan putusan atas permohonan yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dalam putusan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan permohonan Denny dan para pemohon lainnya tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.
Denny menilai, perkembangan itu membutuhkan kejelasan sikap dari Presiden Prabowo. Ia menyoroti posisi Prabowo yang bukan hanya kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan juga figur sentral dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Menurut Denny, sikap Presiden berpotensi memengaruhi langkah politik partai-partai koalisi dalam menyikapi polemik tersebut.
Ia juga mempertanyakan hasil pertemuan Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo pada malam setelah putusan MK. Denny meminta agar posisi dan sikap Presiden terkait persoalan itu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Ini adalah presidential issues. Ini adalah presidential responsibility,” ujar Denny.
Pernyataan tersebut menegaskan tuntutannya agar persoalan yang menyangkut wakil presiden tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga mendapat penjelasan mengenai sikap politik Presiden.
Polemik ini pun kembali menempatkan persoalan transparansi, persyaratan pencalonan pejabat publik, dan pertanggungjawaban kekuasaan dalam sorotan.
Meski demikian, putusan MK tersebut tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Redaksi SRN
