Rp22 Miliar Tertahan! DPRD Manado Desak Pemprov Sulut Segera Bayar, Pembangunan Terancam Lumpuh

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado, Stenly Tamo dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk segera menuntaskan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertunggak sekitar Rp22 miliar untuk Kota Manado.

Informasi tersebut diketahui melalui unggahan akun Facebook resmi DPC PDIP Kota Manado yang menyoroti pernyataan Tamo dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Manado, yang turut dihadiri perwakilan Pemprov Sulut.

Dalam keterangannya, Tamo menegaskan bahwa dana tersebut sangat krusial bagi keberlangsungan program pembangunan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta adanya pemotongan transfer dari pemerintah pusat.

Ia menilai, keterlambatan penyaluran DBH berpotensi menghambat berbagai program prioritas Pemerintah Kota Manado. Oleh karena itu, ia meminta kejelasan serta komitmen dari Pemprov Sulut untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut.

Selain menyoroti DBH, Tamo juga mengangkat persoalan infrastruktur jalan rusak yang masih menjadi keluhan masyarakat. Ia menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga balai jalan nasional kerap menjadi penghambat dalam penanganan.

Tamo pun berharap adanya sinergi yang lebih kuat antarinstansi agar persoalan kewenangan tidak lagi menjadi alasan lambannya perbaikan jalan, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
***