Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengingatkan agar tidak ada lagi praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya jenis solar. Untuk mendorong pengawasan publik, Gerindra bahkan menyiapkan hadiah Rp10 juta bagi masyarakat yang berhasil memberikan informasi terkait praktik penyelewengan BBM subsidi.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Gerindra Bambang Haryadi kepada wartawan pada Sabtu (14/3/2026).
Menurut Bambang, masyarakat dapat berperan aktif dengan merekam aktivitas yang diduga sebagai penyelewengan BBM subsidi, lalu menyerahkan bukti tersebut kepada pengurus Gerindra di daerah.
“Partai Gerindra menyiapkan Rp10 juta bagi siapapun masyarakat yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar,” ujar Bambang.
Sekretaris Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa salah satu modus yang sering terjadi adalah pemindahan solar subsidi dari tangki SPBU ke kendaraan lain pada malam hari, yang kemudian diduga dijual kembali secara ilegal.
Ia meminta masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan untuk mendokumentasikan kejadian tersebut melalui rekaman video atau foto.
Bukti tersebut bisa diserahkan kepada pengurus Gerindra mulai dari tingkat DPC hingga anggota fraksi Gerindra di tingkat kabupaten dan kota.
“Silakan rekam aktivitas yang diduga sebagai penyelewengan BBM subsidi, lalu serahkan bukti rekamannya ke pengurus Gerindra setempat, baik di tingkat DPC maupun anggota fraksi di daerah,” jelasnya.
Bambang juga menegaskan agar masyarakat tidak takut melaporkan praktik ilegal tersebut. Ia menyebut penyelewengan BBM subsidi sering melibatkan oknum tertentu yang berkolusi dengan SPBU nakal maupun penadah.
Menurutnya, BBM subsidi sejatinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti angkutan umum, petani, dan nelayan.
Karena itu, pengawasan dari masyarakat dinilai penting agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“BBM subsidi hanya untuk angkutan umum, petani, dan nelayan. Gerindra menolak keras penyelewengan ini dan pengawasan harus dilakukan bersama,” tegas Bambang.
***
