Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT tersebut menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Senin malam (9/3/2026) berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam proyek pemerintah daerah.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan untuk mendalami konstruksi perkara tersebut.
KPK membawa sembilan orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.
“Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta pagi ini, satu bupati, kemudian wakil bupati, tiga orang dari unsur aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, serta empat orang dari pihak swasta,” jelas Budi.
Dalam proses OTT tersebut, KPK melakukan penindakan di dua wilayah, yakni Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Pemeriksaan awal terhadap pihak yang diamankan dilakukan di dua lokasi, yaitu di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu.
Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga menyita berbagai barang bukti, seperti dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Namun, KPK belum mengungkapkan secara rinci jumlah uang tunai yang diamankan. Menurut Budi, informasi tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.
“Untuk uang tunai nanti kami sampaikan saat konferensi pers. Mata uangnya rupiah,” kata Budi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan bahwa Bupati Rejang Lebong termasuk pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
“Benar, Bupati Rejang Lebong,” ujar Fitroh dalam keterangannya kepada Antara, Selasa (10/3).
Sementara itu, Kapolres Kepahiang AKBP Yuriko Fernanda mengonfirmasi bahwa tim KPK sempat menggunakan Mapolres Kepahiang sebagai lokasi pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi hanya beberapa hari setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
(**)
