Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan evaluasi tata kelola pupuk bersubsidi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan pengawasan ini berlangsung selama sembilan hari, mulai 19 hingga 27 Februari 2026.
Evaluasi melibatkan Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Manado.
Tim juga melakukan peninjauan langsung ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sejumlah Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi (Kios PPTS) di wilayah Langowan dan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa.
Proses evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui wawancara, penelaahan dokumen, serta observasi lapangan. Langkah ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perencanaan kebutuhan, ketepatan alokasi, hingga efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat provinsi.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran bagi para petani. Selain itu, evaluasi ini menjadi bagian dari pengawalan terhadap upaya pencapaian swasembada pangan sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita RPJMN 2024–2029.
Sumber : BPKP perwakilan Sulut
