JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sebagai pengganti sementara, Prabowo menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo untuk mengambil alih tugas strategis di lingkungan Istana Kepresidenan.
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Prasetyo mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Presiden kemudian menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KSP.
Pergantian mendadak ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit bersama sejumlah perwira tinggi Polri.
Prasetyo menjelaskan, keputusan pemberhentian tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan perkara hukum yang tengah berjalan. Terlebih, salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan pejabat yang menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Dengan keputusan tersebut, Listyo Sigit tidak lagi memegang jabatan strategis di lingkungan Istana, sementara proses hukum terhadap dirinya tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rekam Jejak Letjen TNI Ariyo Windutomo
Penunjukan Ariyo Windutomo bukan tanpa alasan. Perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat bintang tiga ini memiliki pengalaman panjang di lingkungan pemerintahan, pertahanan, hingga lingkaran Istana Kepresidenan.
Sebelum dipercaya menjadi Plt Kepala KSP, Ariyo menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Ia dilantik untuk menggantikan Heru Budi Hartono pada Jumat, 29 November 2024.
Nama Ariyo juga tercatat dalam daftar 76 perwira tinggi TNI yang mengalami mutasi berdasarkan keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 31 Oktober 2024.
Ariyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1996. Ia satu angkatan dengan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi.
Sepanjang perjalanan karier militernya, Ariyo telah menduduki sejumlah jabatan penting, baik di lingkungan TNI AD maupun Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Di lingkungan Kemhan, ia pernah mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Kepegawaian. Kariernya kemudian berlanjut dengan dipercaya menduduki posisi Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.
Selain itu, Ariyo juga pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan (Unhan).
Pengalaman di bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, serta tugas-tugas kesekretariatan negara menjadi bekal penting bagi Ariyo dalam menjalankan tanggung jawab barunya.
Pergantian di Tengah Sorotan Kasus Penyadapan
Pergantian pimpinan KSP ini menjadi salah satu perkembangan penting setelah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat ke ruang publik.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan bukti elektronik, serta akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena dugaan perbuatan yang diselidiki disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk menjaga agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh perkembangan perkara tersebut.
Kini, Ariyo Windutomo mengemban tanggung jawab sementara sebagai Plt Kepala KSP. Sementara itu, proses hukum terhadap Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut masih menjadi perhatian publik.
Pergantian ini sekaligus menandai babak baru di lingkungan Istana Kepresidenan, di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
Redaksi***



