JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Kali ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan sindiran keras kepada Partai Demokrat setelah kadernya, Jansen Sitindaon, mendesak Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mempertanyakan sikap Jansen yang dinilai terlalu cepat menyimpulkan dampak hukum putusan MA, sementara salinan resmi putusan tersebut menurutnya belum dipublikasikan secara terbuka.
Bestari bahkan menyindir Demokrat agar tidak terburu-buru memanfaatkan polemik tersebut untuk mendorong Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi Wakil Presiden.
“Ngapain buru-buru menyikapi itu? Kepingin AHY jadi wakil presiden?” sindir Bestari saat memberikan tanggapan, Senin (2/11/2026).
Ia menegaskan, setiap pernyataan politik yang menyangkut persoalan hukum dan jabatan publik seharusnya didasarkan pada dokumen resmi, bukan kesimpulan sepihak sebelum substansi putusan dipelajari secara menyeluruh.
Menurut Bestari, Jansen maupun AHY sebaiknya terlebih dahulu membaca dan memahami isi putusan MA sebelum menyampaikan penilaian mengenai status Gibran.
Ia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi kegaduhan politik yang justru memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Jansen dan mungkin AHY belajar lebih dalam tentang apa yang diputuskan. Membaca pun belum, bagaimana kemudian mengomentari salinan putusan itu. Jangan buru-buru pengin jadi wapres,” tegasnya.
Bestari menambahkan, PSI memiliki posisi politik yang jelas sebagai salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran sejak awal. Karena itu, pihaknya memilih menunggu dokumen resmi MA sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh.
“Kita menunggu salinan putusan MA terkait itu. Nanti kita baca bersama-sama, kita dalami bersama-sama apa sebetulnya yang melandasi keputusan,” ujarnya.
JANSEN DESAK GIBRAN MUNDUR
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, secara terbuka menyatakan bahwa Gibran seharusnya tidak lagi mempertahankan jabatan wakil presiden apabila merujuk pada amar putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah SMA yang digunakannya.
Melalui unggahan di media sosial, Minggu (1/11/2026), Jansen menilai putusan MA kali ini memiliki rumusan yang lebih tegas dibandingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya dalam perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Ia menyoroti amar putusan yang menyebut dokumen tersebut tidak sah, batal demi hukum, serta diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasai dan dimusnahkan.
Jansen kemudian mengaitkan putusan tersebut dengan persyaratan konstitusional seorang wakil presiden.
Menurutnya, Gibran memiliki dua pilihan, yakni mengundurkan diri secara terhormat atau menghadapi proses pemberhentian melalui DPR dan MPR dengan merujuk pada Pasal 7A UUD 1945.
“Mas Gibran mundur dari jabatan Wapres secara terhormat, atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) c.q. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD 1945,” tulis Jansen.
Pernyataan tersebut kini memunculkan respons berantai di panggung politik nasional. Di satu sisi, Demokrat mempertanyakan konsekuensi hukum putusan MA terhadap kedudukan Gibran. Di sisi lain, PSI meminta semua pihak tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan sebelum memahami keseluruhan isi putusan.
Polemik ini pun semakin membuka ruang perdebatan politik mengenai implikasi putusan MA terhadap jabatan Wakil Presiden, sekaligus memperlihatkan perbedaan sikap di antara partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Redaksi***
