MANADO, SUARA RAKYAT NEWS – Pengusutan kasus dugaan korupsi anggaran publikasi media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus bergulir. Terbaru, penyidik Polda Sulawesi Utara menahan tersangka berinisial RL, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus eks Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Jumat (23/10/2026).
Sebelum menjalani penahanan, RL diperiksa penyidik sejak pagi. Langkah hukum tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran publikasi media di lingkungan Pemprov Sulut.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan uang negara yang seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Peran Pejabat dalam Pengelolaan Anggaran Disorot
Posisi RL sebagai mantan PPK sekaligus eks Sekretaris Kominfo Sulut menjadi salah satu aspek penting dalam pengungkapan perkara ini. Penyidik perlu menelusuri proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran publikasi media yang kini dipersoalkan.
Pengusutan tersebut juga diharapkan dapat mengungkap mekanisme kerja sama publikasi dengan perusahaan media, dasar pembayaran, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
Publik menanti penjelasan resmi kepolisian mengenai konstruksi perkara, dugaan penyimpangan yang terjadi, peran masing-masing pihak, serta perkembangan penghitungan kerugian negara apabila telah ditetapkan oleh pihak berwenang.
Uang Publik Harus Dipertanggungjawabkan
Perkara ini menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran publikasi media, sebagaimana belanja pemerintah lainnya, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tidak boleh menyimpang dari peruntukannya.
Karena itu, proses penegakan hukum diharapkan berjalan transparan, profesional, dan menyeluruh. Setiap pihak yang diduga terlibat perlu dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan bukti yang ditemukan penyidik.
Hingga kini, perkembangan lebih lanjut mengenai konstruksi lengkap perkara dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih menunggu penjelasan resmi dari penyidik Polda Sulawesi Utara.
Penahanan RL tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Redaksi***
