JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Penanganan perkara dugaan korupsi proyek payment gateway yang menyeret nama mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, kembali menjadi perhatian. Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka kembali perkara tersebut dan memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proses hukumnya.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, saat mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kedatangannya menjadi bagian dari upaya mendorong transparansi penanganan perkara yang telah menjadi sorotan sejak 2015.
BaraNusa meminta Bareskrim Polri menjelaskan secara terbuka status terkini kasus tersebut, termasuk perkembangan penanganan perkara, kendala yang dihadapi, serta kemungkinan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi BaraNusa, perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana korupsi tidak seharusnya dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menangani perkara yang menyita perhatian publik, sepanjang informasi yang disampaikan tidak mengganggu proses hukum maupun melanggar ketentuan yang berlaku.
PERKARA LAMA, KEPASTIAN HUKUM DIPERTANYAKAN
Kasus payment gateway mencuat pada 2015, berkaitan dengan proyek sistem pembayaran pembuatan paspor elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses penyidikan saat itu, Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Perkara tersebut menjadi perhatian karena menyangkut pengelolaan sistem pembayaran layanan publik dan dugaan kerugian keuangan negara.
Namun, untuk memahami posisi hukum perkara ini secara utuh, status penanganan terakhir dan perkembangan proses hukumnya perlu dipastikan melalui keterangan resmi aparat penegak hukum.
BaraNusa menilai, kejelasan tersebut penting agar tidak muncul spekulasi maupun pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
BARESKRIM DIMINTA BUKA STATUS PENANGANAN
Desakan BaraNusa tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan dibukanya kembali perkara, tetapi juga menyangkut akuntabilitas institusi penegak hukum dalam menjelaskan perkembangan kasus yang telah berlangsung lama.
Kapolri dan jajaran Bareskrim diharapkan dapat memastikan apakah masih terdapat dasar hukum dan bukti yang memungkinkan perkara tersebut ditindaklanjuti, serta mekanisme apa yang dapat ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jika ditemukan dasar yang sah untuk melanjutkan proses hukum, penanganannya harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Sebaliknya, apabila perkara telah memiliki status hukum tertentu, penjelasan resmi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak bergantung pada spekulasi.
Keterbukaan semacam ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS JADI SOROTAN
Desakan BaraNusa kembali menempatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai perhatian utama. Penanganan perkara harus berlandaskan bukti, prosedur yang sah, dan standar hukum yang berlaku bagi setiap orang tanpa memandang jabatan maupun latar belakangnya.
Dalam perkara dugaan korupsi, kepastian hukum sama pentingnya dengan upaya mengungkap tindak pidana. Proses yang transparan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan aparat dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan. Penilaian atas pertanggungjawaban pidana harus mengikuti proses hukum dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Kini, perhatian tertuju pada respons Bareskrim Polri terhadap desakan BaraNusa serta kejelasan mengenai status terkini perkara payment gateway tersebut.
Publik membutuhkan kepastian, bukan spekulasi. Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan berdasarkan bukti.
Redaksi***



