JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Dugaan praktik curang dalam tata niaga pangan memasuki tahap yang perlu mendapat perhatian serius. Bareskrim Polri memastikan akan menindaklanjuti laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Kapolri terkait sejumlah dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan peternak, produsen, dan konsumen.
Penanganan tersebut mencakup penelusuran dugaan pelanggaran oleh importir, persoalan tata niaga sejumlah komoditas pangan, hingga sektor pakan ternak. Kepolisian menyatakan proses hukum akan berjalan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, surat dari Mentan Amran telah diterima dan sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti telah dijelaskan secara langsung.
Pernyataan itu disampaikan Asep seusai bertemu dengan Amran di Kalibata 10, Jakarta, Senin (19/10/2026).
“Surat itu sudah nyampe ke kami, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Menteri apa yang harus dilakukan oleh kami jajaran kepolisian,” ujar Asep.
Ia menegaskan, Bareskrim akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga proses hukum lebih lanjut apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Tentunya kami akan langsung melakukan kegiatan-kegiatan dari mulai penyelidikan sampai nanti ke penegakan hukum,” tegasnya.
EMPAT LAPORAN POLISI DAN DUGAAN PELANGGARAN IMPORTIR DISOROT
Salah satu perhatian Bareskrim adalah dugaan pelanggaran yang melibatkan importir. Kepolisian akan mengevaluasi perkembangan empat laporan polisi yang sedang diproses serta menelusuri perusahaan atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran dalam tata niaga pangan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Selain persoalan importir, dugaan pelanggaran di sektor pakan ternak juga masuk dalam 11 prioritas yang akan ditindaklanjuti.
Penanganan perkara tersebut dinilai penting mengingat tata niaga pangan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Namun, penetapan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Asep menegaskan, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah agar berjalan sesuai tujuan dan tidak merugikan masyarakat.
“Jajaran kepolisian harus betul-betul menjamin semua program daripada pemerintah, semua program strategis dari Bapak Presiden harus berjalan karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” kata Asep.
AMRAN KEMBALI MINTA DUKUNGAN KAPOLRI
Sebelumnya, Mentan Amran mengungkapkan telah dua kali menyurati Kapolri untuk meminta dukungan penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia pangan.
Permintaan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan lebih lanjut, mulai dari dugaan pelanggaran tata niaga ayam dan telur, dugaan kecurangan beras fortifikasi, hingga perkara lain yang telah ditangani aparat penegak hukum.
“Sudah kami bersurat dua kali ke Kapolri,” ungkap Amran.
Amran menilai pengawasan dan penindakan diperlukan untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan pelaku usaha maupun masyarakat. Menurutnya, persoalan pangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut stabilitas harga, keberlangsungan usaha peternak, serta daya beli konsumen.
Ia juga menyebut Satgas Pangan Polri telah menetapkan 102 tersangka dalam penindakan sepanjang 2024 hingga 2026. Jumlah tersebut, menurut Amran, masih berpotensi bertambah seiring perkembangan penanganan perkara.
Selain itu, Amran menyinggung pengungkapan dugaan praktik beras oplosan yang disebut melibatkan 212 produsen, dengan taksiran kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun. Dalam persoalan minyak goreng, ia turut menyampaikan bahwa 20 pelaku telah diserahkan kepada penegak hukum.
“Beras juga, minyak goreng juga, kita harus awasi,” ujarnya.
Berbagai angka tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Amran. Status hukum, cakupan perkara, serta dasar penghitungan kerugian perlu merujuk pada keterangan resmi instansi berwenang dan perkembangan masing-masing kasus.
SELISIH HARGA AYAM JADI PERHATIAN
Persoalan tata niaga pangan juga menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri pada 12 Oktober 2026.
Ayam, telur, dan beras termasuk komoditas yang mendapat perhatian pemerintah. Dalam keterangan resmi pada 15 Oktober, Amran menyoroti perbedaan harga ayam di tingkat peternak dan konsumen.
Ia menyebut harga ayam di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram, sementara harga di tingkat konsumen mencapai Rp45.000 per kilogram.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai struktur biaya distribusi, rantai pasok, pembentukan harga, serta margin yang terbentuk di setiap mata rantai perdagangan.
“Yang berteriak produsen, kemudian juga konsumen. Artinya ada yang tidak sehat,” tegas Amran.
Meski demikian, selisih harga tidak serta-merta membuktikan adanya praktik pidana. Untuk mengetahui penyebabnya, diperlukan penelusuran menyeluruh terhadap biaya produksi, distribusi, kondisi pasokan, dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam mekanisme perdagangan.
PUBLIK MENUNGGU HASIL KONKRET PENEGAKAN HUKUM
Tindak lanjut Bareskrim atas laporan Mentan Amran menjadi salah satu langkah penting dalam menguji sejauh mana dugaan penyimpangan tata niaga pangan dapat diungkap melalui proses hukum.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti. Apabila ditemukan pelanggaran, proses hukum diharapkan berjalan sesuai ketentuan tanpa pandang bulu.
Penanganan yang menyeluruh juga diperlukan untuk mengidentifikasi titik rawan dalam rantai distribusi pangan, sehingga pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan setelah masalah muncul, tetapi juga mencegah penyimpangan berulang.
Di sisi lain, perlindungan terhadap peternak dan produsen harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat. Keduanya membutuhkan tata niaga yang sehat, persaingan usaha yang wajar, dan kepastian hukum.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut konkret Bareskrim: sejauh mana laporan tersebut dikembangkan, apa saja pelanggaran yang berhasil dibuktikan, dan langkah hukum apa yang akan ditempuh terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Sebab, dalam urusan pangan, yang dipertaruhkan bukan hanya mekanisme perdagangan, melainkan juga keberlangsungan usaha rakyat, daya beli masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Redaksi***
