SKANDAL DANA BIMTEK! EKS KADIS PMD MITRA DITAHAN KEJARI MINSEL, KERUGIAN NEGARA TEMBUS RP561 JUTA

Monday, 16 November 2026, 05:10 am

MINAHASA SELATAN, SUARA RAKYAT NEWS – Pengelolaan anggaran desa di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, menjadi sorotan setelah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mitra berinisial FFW alias Franky ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tahun anggaran 2024.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Selatan mengungkapkan, perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp561.724.200 atau sekitar Rp561,7 juta.

Anggaran yang dipersoalkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan diperuntukkan bagi kegiatan Bimtek kepala desa serta pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (15/10/2026). Perkembangan penanganan perkara itu kemudian disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minsel, Jumat (16/10/2026).

Kepala Kejari Minsel, Albertus Roni Santoso, menjelaskan bahwa penyidik menduga FFW menyalahgunakan kewenangan saat menjabat sebagai Plt Kadis PMD Minahasa Tenggara periode 2023–2025.

DIDUGA ARAHKAN DESA ALOKASIKAN ANGGARAN BIMTEK

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan kejaksaan, tersangka diduga menginstruksikan tim evaluasi APBDes tahun 2024 untuk mengarahkan pemerintah desa mengalokasikan anggaran bagi kegiatan Bimtek.

Kegiatan tersebut diduga dijadikan salah satu prasyarat dalam proses evaluasi dan persetujuan APBDes, meskipun pelaksanaannya dipersoalkan karena diduga tidak melalui mekanisme perencanaan desa yang semestinya.

Dugaan ini menjadi persoalan serius dalam tata kelola keuangan desa. Sebab, anggaran desa semestinya dikelola berdasarkan kebutuhan masyarakat, melalui perencanaan yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Apabila dugaan tersebut terbukti di pengadilan, praktik demikian berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan desa dan kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan.

KERUGIAN NEGARA CAPAI RP561,7 JUTA

Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp561.724.200 berdasarkan audit investigasi Inspektorat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Angka tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pengusutan dugaan penyimpangan anggaran Bimtek tahun 2024.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian peristiwa, mekanisme penganggaran, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Pengusutan ini sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan APBDes. Setiap rupiah uang publik harus dikelola sesuai ketentuan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang pelaksanaannya bertentangan dengan aturan.

EKS KADIS PMD MITRA DITAHAN 20 HARI

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FFW dilaporkan menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Manado untuk kepentingan penyidikan.

Kejari Minsel masih melanjutkan proses hukum guna memperdalam dugaan penyimpangan dalam kegiatan Bimtek tersebut.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik, terutama terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa dan upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Redaksi SRN***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *