JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat milik Gibran Rakabuming Raka kembali memicu polemik.
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mendorong DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme politik, termasuk pembentukan panitia khusus (Pansus) atau penggunaan hak angket.
Deddy menyampaikan dorongan itu pada Rabu (7/10/2026), sehari setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Menurut Deddy, pertimbangan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi persoalan penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya terkait proses administrasi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
“Secara politis sangat mungkin bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan MK ini melalui mekanisme yang tersedia, seperti pansus dan/atau angket,” ujar Deddy.
Deddy menilai fakta yang muncul dalam putusan MK perlu diperiksa lebih jauh untuk mengetahui bagaimana dokumen persyaratan pendidikan Gibran digunakan dalam proses pencalonan.
“Patut diduga bahwa dokumen yang disampaikan sebagai syarat administrasi pencalonan itu cacat secara hukum,” kata Deddy.
Sebelumnya, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan yang setara dengan SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan lembaga lain yang memiliki otoritas untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dan tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Wacana hak angket DPR kini menjadi salah satu opsi politik yang disebut Deddy untuk menelusuri lebih jauh persoalan tersebut. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR menghormati putusan MK dan mengaku belum mempelajari secara menyeluruh putusan tersebut.
Di sisi lain, Gibran membantah persoalan tersebut dan menyatakan dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
Dengan demikian, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran belum berhenti pada putusan MK. Perdebatan kini berpotensi bergeser ke ranah politik DPR, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket untuk menelusuri proses administrasi pencalonan pada Pilpres 2024.
Redaksi SRN
